Ketua Komando Sulut; “Pecat Oknum Anggota DPRD Minsel Yang Terlibat Narkoba.”

Amurang (Minsel), transparansiindonesia.com – Tertangkapnya para wakil rakyat terkait penggunaan obat terlarang atau narkotika yang akhir akhir ini meresahkan masyarakat, kini berbagai kalangan dan pemerhati peduli akan pemberantasan barang haram tersebut mulai geram.
Ini disebabkan sejumlah oknum yang terhormat yang duduk mengatas namakan wakil rakyat, ketangkap tangan menggunakan narkoba yang selama ini diperangi dan di berantas oleh sejumlah kalangan selain petugas penegak hukum.
Seharusnya para wakil rakyat ini memperjuangkan nasib rakyat yang merupakan corong semua aspirasi bukan memberi contoh yang tidak mencerminkan wakil dari rakyat itu sendiri.
Disela sela kesibukannya, Ketua Komunitas Anti Narkoba Indonesia (Komando) Sulut Adv. E.K.Tindangen,SH angkat bicara terkait sejumlah anggota legislativ yang tertangkap pengguna narkoba.
“ Kami tetap mengawal proses hukum kasus narkoba yang sekarang ini lagi ditangani Polda Sulut. Dan Kami (Komando) mengusulkan kepada Ketua Fraksi dan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) agar supaya mengeluarkan rekomendasi pemecatan pada DPD Gerindra Sulut bahwa oknum anggota dewan yang terhomat terlibat narkoba untuk di pecat ,“ ucap Tindangen melalui telepon genggam kepada media ini.
Tindangen juga menambahkan “ Ini tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat. Seharurnya sebagai wakil rakyar memberi contoh yang baik bukan mengajarkan sesuatu hal yang buruk dan bertentangan dengan hukum. Sekarang ini pemerintah dan masyarakat Indonesia sedang menyatakan perang dengan narkoba, kok oknum anggota dewan ini malah memberi cotoh yang tidak baik menggunakan narkoba, sangat disayangkan sekali.”
“ Saya sudah perintahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) Komando yang ada di Minsel untuk menginfokan kepada Reserse Narkoba Polres Minsel dan Direktorat Narkoba Polda Sulut apabila ada oknum oknum yang mencurigakan menggunakan narkoba. Kami juga sudah bekerja sama dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Sulut dan Kabupaten Kota dalam melakukan pencegahan dengan sosialisasi ke Instansi pemerintahan dan lingkungan sekolah serta perguruan tinggi.” Tutup Tindangen.
(Hengly/ajm/TI)