Pelacakan Akun Anonim Mustahil Dilakukan Oleh Individu

by -749 views
Jakarta, Transparansiindonesia.com — Pengguna media sosial atau medsos di Indonesia saat ini sangat marak sehingga akun-akun anonim di berbagai media sosial juga semakin menggurita. Hal ini tentunya semakin mengkhawatirkan sejumlah pihak.

Bagaimana tidak, akun-akun anonim tersebut kerap dijadikan sarana untuk mendiskreditkan bahkan memeras seseorang.

Salah satu contoh adalah kasus yang pernah menimpa admin akun anonim @TrioMacan2000 yang cukup populer di Twitter. Si pemilik akun tersebut diduga berupaya memeras seorang pejabat Telkomsel bersama akun anonim lainnya yakni, @denjaka dan @berantas3.

Muncul sebuah pertanyaan, lalu bagaimana sebenarnya para Penyidik dapat melakukan pelacakan akun anonim itu? Dan, bagaimana mungkin seseorang/individu bisa mengaku melacak IP Adress seseorang? Lupakan! Tanpa menyurat ke negara asal medsos tersebut itu mustahil dilakukan.

Namun bagi penegak hukum yang diberi kewenangan, paling tidak ada trik tersendiri yang bisa dilakukan untuk mengetahui gejala awal si pemilik akun anonim.

PERTAMA: Walaupun agak awam namun langkah pertama seperti melihat dari kesesuaian pola tulisannya. Biasanya seseorang mempunyai karakter tulisan tersendiri/spesifik. Kata thanks dapat mereka tuliskan dengan ‘tks’ atau ‘tx’ dst… atau mungkin juga dari pola tulisannya yang lain. Kesesuaian pola tulisan tersebut dapat dilihat dengan cara membandingkan konten yang ada di dalam akun anonim dengan konten yang ada di blog dan website resmi milik orang tersebut atau jejak tulisannya yang pernah ada.

KEDUA: Pelacakan yang paling akurat sebenarnya adalah melalui pencarian IP Address si pelaku namun tahukah anda bahwa pelacakan IP Adress itu tidak segampang yang anda bayangkan.

Untuk kasus-kasus di jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter, pelacakan IP Address sangat susah untuk didapatkan. Kenapa? misalnya, ada media sosial yang servernya berasal dari Amerika, jadi kita akan kesulitan untuk meminta IP Adress si target ke mereka tanpa permohonan surat resmi melalui Kedutaan Besar (Kedubes) negara asal. Itupun jika mereka menyetujui dan menindaklanjuti.

Baca juga:  Pemdes Kuala Semundam Bagi-bagi Masker Kepada Warga Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19

Cerita tentang pengalaman panjang seseorang (pemohon) yang pernah meminta IP Adress si target kepada salah satu media sosial yang servernya berada di luar negeri. Untuk mendapatkan IP Address, pemohon harus memenuhi hukum yang berlaku di Amerika.

Hal ini tentunya dirasa tidak mudah dan bahkan mustahil bagi seseorang/individu apalagi birokrasi disana  juga tidak mudah.

Untuk memohonkan IP Address itu, pemohon harus berkoordinasi dengan pihak Kedubes negara pemilik server. Kemudian, Kedutaan juga akan melihat kasus apa yang dimiliki serta seberapa signifikan kasus tersebut untuk ditindaklanjuti.

Secara spesifik jika sebuah kasus berhubungan dengan Penghinaan, terdapat perbedaan mendasar pada Freedom of Speech. Kebebasan hukum di Amerika misalnya, berbeda dengan kebebasan berekspresi di Indonesia. Jika dilihat, mereka lebih memberikan kebebasan untuk mengeluarkan kata-kata yang mungkin di dalam kondisi kita termasuk penghinaan.

Lalu bagaimana dengan proses pembuktian dalam kasus pemilik akun @TrioMacan2000?

Tentunya dapat dikatakan tidak cukup informasi untuk menilai apa yang paling berat bagi Jaksa untuk membuktikan kasus yang sangat erat dengan Digital Forensic itu. Tapi, yang menjadi masalah adalah ketika kita berbicara mengenai pembuktian secara elektronik. Tentunya yang harus dilihat adalah Siapa yang benar-benar melakukan perbuatan tersebut secara faktual.

IDENTIFIKASI: Dalam memahami Cyber Law dan Cyber Crime serta Digital Forensic dalam Sistem Hukum Indonesia, ada beberapa proses yang bisa dilakukan dalam digital forensik. Salah satunya adalah Identifikasi.

Baca juga:  Jabat Kadishub Minsel, Lasut; "Terima Kasih Atas Kepercayaan yang diberikan Pada Saya."

Berikut gambaran mengenai proses digital Forensik secara umum:

Identifikasi dilakukan untuk memeriksa dengan seksama Barang atau Sistem Elektronik yang mengandung informasi atau dokumen elektronik yang dapat dijadikan Alat Bukti. Meski begitu, untuk membuktikan sebuah kasus, bukan berarti hanya bergantung pada Alat Bukti Elektronik saja.

Disinilah kelebihan dari sisi penegakan hukum. Jaksa misalnya, dapat saja membuktikan dari Saksi-Saki yang mereka punya, Surat-Surat yang mereka punya dan juga Ahli-Ahli yang mereka hadirkan.

Secara hukum, pada Pasal 184 KUHAP kasus Cyber Crime itu tidak selalu menekankan pada Alat Bukti Elektronik semata tetapi Penegak Hukum dapat melakukan pembuktian secara Konvensional. Artinya, Alat Bukti yang Konvensional masih sangat relevan untuk digunakan untuk pembuktian.

Suatu lembaga atau institusi yang diberi kewenangan sekalipun tentunya (selain memakai beberapa trik atau cara konvensional diatas), mereka juga dapat berkoordinasi melalui Kedubes negara asal server jika mereka kurang yakin dengan alat bukti yang telah ada. Tentunya dengan melihat seberapa besar skala prioritas kasus yang sedang ditangani dengan menghitung waktu, tenaga dan biaya.

Jadi selain lembaga atau institusi yang telah diberi kewenangan menurut undang-undang, tidak benar jika seseorang secara individu diluar kewenangan hukum yang ada padanya dapat membuktikan siapa pemilik akun anonim berdasarkan pelacakan IP Adress kecuali jika si pelaku tertangkap basah. (*)
Written by: Alexius Bannetondok (Tim investigasi Aliansi masyarakat Transparansi Indonesia)