Jakarta/transparansiindonesia.com – Tahun 2018 merupakan tahun politik bagi bangsa indonesia, dimana beberapa daerah akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, dimana tahapan pilkada sudah dimulai.
Menanggapi sering terjadinya politik yang memecah-belah yang sering terjadi dalam setiap pilkada, dengan memanfaatkan SARA, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan SH mengatakan bahwa menolak politik Adu domba dalam suksesi Pilkada.
Menurut Turangan, politik Adu domba hanya akan merugikan masyarakat, dimana rasa persatuan dan kesatuan yang tercipta dalam masyarakat sebelum pelaksanaan pilkada, akan terpecah-belah dan berimbas pada masyarakat itu sendiri.
“Menghadapi tahun politik di 2018 ini, dimana beberapa daerah akan melaksanakan pilkada, saya selaku ketua umum AMTI, menolak dengan tegas poltik adu domba dalam pelaksanaan pilkada, stop money politik, stop diskriminasi dan intervensi, marilah kita berpolitik dengan santun, agar dapat mengambil hati para konstituen.” tegas Turangan.
Ia pun mengatakan peran serta dari Bawaslu dan Panwas dalam mengawal jalannya pilkada dapat dijalankan denfan baik, sehingga boleh menghasilkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat.
“AMTI tegaskan Stop Politik Adu Domba, itu sudah.” kata Tommy Turangan SH, alumnus FH Unsrat ini kepada jurnalist transparansiindonesia.com. (Hengly/TI)*
