Terkait Meningkatnyan Aksi Intoleransi dan Kekerasan Agama di Tahun 2018, Begini Pernyataan Sikap Jaringan Gusdurian Indonesia

by -158 views

Pernyataan Sikap Jaringan Gusdurian Indonesia atas Meningkatnya Aksi Intoleransi dan Kekerasan terkait Agama Tahun 2018

Belakangan ini aksi intoleransi berupa pemaksaan dan kekerasan kembali meningkat di tanah air. Januari lalu, tepatnya Mingggu, 28 Januari 2018, kekerasan dialami pemimpin Pondok Pesantren Al Hidayah Cicalengka, Kabupaten Bandung, KH Umar Basri (Mama Santiong). Ia menjadi korban penganiayaan usai Shalat Subuh di masjid. Belum lama berselang, Komando Brigade PP Persis, Ustaz Prawoto. Ustaz Prawoto meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat dianiaya seorang pria pada Kamis, 1 Februari 2018. Awal Februari ini juga beredar berita tentang biksu Budha yang dipaksa meninggalkan kediamannya di Tangerang. Di Yogyakarta, sebuah kegiatan bakti sosial gereja juga dipaksa untuk dibatalkan.

Gelombang pemaksaan dan kekerasan ini semakin nyata pada Minggu, 11 Februari 2018 ketika seorang pria membawa parang menyerang para jemaat saat menggelar misa ekaristi di Gereja Santa Lidwina Stasi Bedog, Sleman, Yogyakarta. Pelaku menyerang Romo Prier hingga terluka dan kemudian dilarikan ke RS Panti Rapih.

Jaringan Gusdurian memandang bahwa kasus-kasus tersebut tidak berdiri sendiri. Semuanya terangkai dalam satu gelombang peningkatan kekerasan yang harus diwaspadai dan direspons dengan tindakan yang tepat. Apalagi mengingat bahwa tahun 2018-2019 adalah tahun politik praktis bagi bangsa Indonesia, di mana kursi-kursi kekuasaan akan diperebutkan dari tingkat pusat sampai penjuru Indonesia. Dengan kecenderungan populisme di seluruh dunia, ketegangan yang terjadi di kalangan umat beragama dan bahkan antar umat beragama bila bercampur dengan kepentingan politik, akan dapat membawa konsekuensi jangka panjang bagi bangsa dan negara Indonesia.

Baca juga:  Jokowi; "Penegakan Hukum Tak Boleh Buat Kita Takut Keluarkan Kebijakan dan Berinovasi untuk Kemajuan Bangsa"

Jaringan Gusdurian menggarisbawahi bahwa sikap kebencian dan permusuhan kepada kelompok lain sudah semakin mengkhawatirkan, sebagaimana dicatat berbagai penelitian dan survei dari berbagai lembaga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Karena itu, menjadi sangat imperatif untuk segera menghentikan tindak kekerasan terkait agama, dengan menuntaskan kasus-kasus yang ada. Kita perlu memberi pesan tegas bahwa setiap aksi intoleransi tidak dibiarkan. Salah satu alasan meningkatnya kasus kekerasan dalam isu agama adalah karena kasus-kasus intoleransi tidak pernah diselesaikan secara tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketika imbauan dan gerakan politik etis tidak lagi menemukan aktualisasi nyata, maka kecepatan respon dan ketegasan Aparat Penegak Hukum menjadi kunci untuk menghentikan eskalasi kekerasan yang berbahaya bagi bangsa dan negara ini.

Dengan melihat situasi ini, Jaringan Gusdurian Indonesia menyatakan:

1. Mengecam keras semua aksi intoleransi berupa tindak kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan kepada pemeluk agama apapun. Hak merasa aman dan hak untuk beribadah adalah hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia, karena itu pelanggaran terhadap hak-hak tersebut tidak dapat diterima.
2. Mendesak kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak tegas tidak hanya pelaku aksi intoleransi namun juga otak di balik peningkatan aksi kekerasan ini, sesuai dengan instrumen hukum yang berlaku. Keberhasilan penanganan jaringan terorisme menunjukkan kapasitas Kepolisian yang tinggi, dan menjadi aset untuk menuntaskan eskalasi tindak kekerasan dan intoleransi.
3. Mendesak Aparat Penegak Hukum, utamanya Kepolisian Republik Indonesia, untuk memusatkan kebijakannya pada penegakan hak konstitusi Warga Negara, dan karenanya tidak ragu dan tidak takut kepada siapapun dan kelompok manapun yang melakukan kekerasan serta melanggar hak-hak tersebut.
4. Mendesak Pemerintah dari tingkat Pusat sampai tingkat Kabupaten/Kota untuk mengembangkan respons yang komprehensif untuk mengelola persoalan ini, terutama dikaitkan dengan dinamika politik di tahun 2018-2019 ini. Situasi ini tidak dapat dikelola dengan pendekatan kasus-per-kasus, namun perlu dilihat dan direspon secara menyeluruh.
5. Mendesak insan politik praktis Indonesia, baik partai politik, politisi, maupun konsultan politik; untuk tidak menggadaikan masa depan bangsa demi kepentingan kekuasaan jangka pendek dengan menggunakan sentimen agama. Komitmen terhadap nilai dasar dan keberlangsungan bangsa, haruslah menjadi nilai tertinggi yang tidak diciderai dengan praktik politik populisme agama.
6. Mengajak para pemuka agama untuk mengambil kepemimpinan aktif dalam memperkuat tali persaudaraan sebangsa di antara kelompok-kelompok umat beragama, terutama di tingkatan akar rumput; bahu-membahu menjaga bangsa ini tetap pada nilai-nilai keberagaman dalam persatuan.
7. Mengajak masyarakat untuk dapat menyikapi persoalan ini dengan bijak, tidak mudah terprovokasi oleh sentimen-sentimen kebencian dan permusuhan, namun juga secara aktif bertindak dan tidak diam saat terjadi ketidakadilan dan penindasan.

Baca juga:  Berikan Langsung Bonus Kepada Para Atlet, Jokowi; "Terima Kasih Pahlawan Indonesia"

Jaringan Gusdurian meyakini bahwa bangsa Indonesia memiliki kearifan yang telah mengakar.   (red/TI)*