Terkait Pergub No.30 Tahun 2018, Gubernur DKI Anies Dianggap Tabrak Aturan

by -178 views

Jakarta, transparansiindonesia.com – Gubernur Anies Baswedan meneken Pergub Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pergub itu membolehkan warga Jakarta membuka usaha dari rumah masing-masing.
Peraturan gubernur (pergub) ini memicu kontroversi di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Pergub yang mengizinkan Warga boleh membuka usaha di rumah yang  seluas maksimal 100 meter persegi. Kemudian, hanya 20 persen atau 30 meter persegi dari area tersebut yang boleh digunakan untuk usaha.

Dalam Pasal 9 Perda RDTR-PZ, dijelaskan kawasan-kawasan di Jakarta hanya boleh digunakan sesuai peruntukannya. Rencana tata kota ini untuk jangka waktu 2011 hingga 2030.
Meski memberi kesempatan masyarakat mengembangkan UMK, pergub ini menabrak aturan di atasnya yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2014 Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai pergub tersebut ilegal jika diterapkan karena bertentangan dengan perda yang ada sebelumnya.

Baca juga:  Sukseskan Program Vaksin, AARS Sambangi Kantor Sinode GMIM

“Ya ilegallah karena bertentangan dengan perda, ilegal itu,” ucap Gembong pada Jumat (4/5) seperti yang dikutip di swbuah media Online.

Dia menyayangkan kenapa Anies-Sandi tidak terlebih dahulu merevisi perda bersama DPRD DKI Jakarta. Pasalnya pergub industri rumahan ini memiliki misi mulia, yaitu mendukung usaha rakyat kecil. ( red**)