Sulut, transparansiindonesia.com – Publik mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, meski begitu kadangkalanya dalam implementasinya sering ditemui hal-hal yang kontraproduktif, janggal dan akhirnya menuai protes publik.
Seperti yang terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), baru-baru ini dimana Kejaksaan Negeri (Kejari) Minsel yang melakukan penggeledahan dibeberapa instansi pemerintah Kabupaten Minsel menuai polemik.
”Belum lama ini cara-cara yang kurang elok diperlihatkan Kejari Minsel. Sikap Kejari Minahasa Selatan yang menggeledah atau ‘membongkar’ ruangan sejumlah Perangkat Daerah harusnya tidak terjadi. Kelihatannya, dalam insiden mengejutkan ini tergambarkan bahwa kurang etis tindakan berlebihan seperti itu,” ujar Calvin Castro, Ketua ARMAK Sulawesi Utara (Sulut) ini tegas, Rabu (6/6/2018).
Tambah Calvin yang dikenal sebagai aktivis LSM vokal itu menilai seharusnya penegak hukum, menunjukkan tata cara kerja yang penuh etika dan sopan santun dalam menjalankan otoritasnya. Ia mengingatkan agar marwah lembaga penegak hukum dapat dijaga oleh para penegak hukum, bukan bertindak melucuti harga diri lembaga tersebut.
”Toh kalau ada pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, jangan dengan tingkah mengkriminalisasi pejabat. Karena kesan yang terekam dipublik, dalam penggeledahan ini Kejaksaan Minsel arogan, cenderung mengabaikan kepentingan umum. Jangan ada kepentingan lain, lalu main tekan sewenang-wenangnya. Dalam peristiwa ini kami melihat akan Kejari bisa kena, kami berharap para penegak hukum memperhatikan etika, dan tidak mempermalukan betapa baiknya reputasi lembaga tersebut,” tutur Calvin.
Tidak hanya itu, pada komentar selanjutnya Calvin menyampaikan betapa dalam tugas manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Itu sebabnya, penegakan hukum menurut Calvin perlu menjaga kepentingan dan kenyamanan semua pihak.
”Ingat tidak ada manusia sempurna, kita bekerja sesuai tupoksi, tapi jangan lantasan penegakan hukum, lalu kita mengabaikan hak atau kepentingan orang lain. Karena penggeledahan ini sebetulnya, memberi efek pada pada konsentrasi kerja-kerja birokrasi di Minsem. Bila kemudian, ada oknum Kepala Dinas yang ditersangkakan, silahkan diproses sesuai prosedur, tapi tolong jangan membawa kesan buruk, dan memunculkan prahara. Kami LSM dan masyarakat siap mengawal kasus ini, bahkan dalam waktu dekat akan melakukan demo,” tutur Calvin.
(red/TI)*
