Tak Harus Berhenti Sebagai Pegawai, Jika Ada ASN yang Ingin Mencalonkan Diri Sebagai HukumTua

by -210 views

Minsel, transparansiindonesia.co.id – Pelaksanaan Pemilihan HukumTua Secara serentak di Kanbupaten Minahasa Selatan, walaupun mengalami penundaan, namun antusias dan animo dari masyarakat, yang desanya akan menggelar Pilhut Serentak, semakin ramai, dan ada pula yang menanyakan bagaimanakah bila figur seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) maju sebagai calon HukumTua..??

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kabupaten Minahasa Selatan Efer Poluakan mengatakan bahwa semua orang memiliki hak yang sama dalam pencalonan HukumTua, termasuk didalamnya ASN yang masih aktif, terkecuali hak, pilih dan dipilihnya dicabut oleh yang berkompeten dikarenakan sesuatu hal yang menyebabkan hak memilih dan dipilihnya dicabut.

“ASN yang masih aktif bisa saja menjadi calon HukumTua dan/ataupun HukumTua definitif, tanpa harus berhenti dari statusnya sebagai pegawai dan tentunya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu meminta ijin dari pimpinan institusi tempatnya bekerja,” kata Poluakan.

Baca juga:  Gowes ala Tetty Paruntu Sambil Dengarkan Aspirasi Warga

Poluakan menjelaskan bahwa apabila seorang ASN aktif ingin ikut dalam bursa Pemilihan HukumTua, harus mengantongi ijin dari pimpinan tempatnya bekerja, seperti misalnya ia bekerja dilingkup Pemkab Minsel, harus mengantongi Ijin dari Bupati, begitu pula apabila ia bekerja di lingkup Pemprov, tentunya harus memiliki ijin dari Gubernur, apabila bekerja disalah satu kementerian, harua mengantongi ijin dari Menteri yang bersangkutan.

“Jadi sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014, tentang desa, lalu diikuti dengan PP no 13 tahun 2014, berdasarkan UU dan Peraturan tersebut ASN aktif bisa memcalonkan diri sebagai HukumTua dalam Pilhut serentak, tanpa harus berhenti dari statusnya sebagai Pegawai (ASN),” terang Efer Poluakan.

Baca juga:  Bendum APKASI, Tetty Paruntu Hadiri Rapat Konsolidasi Dewan Pengurus APKASI

Namun, menurut Poluakan yang bersangkutan yang memcalonkan diri sebagai Calon HukumTua, harus rela melepaskan jabatannya, apabila sedang memduduki jabatan struktural. “Walaupun ia sudah sebagai HukumTua definitif, status kepegawaiannya tetap, namun untuk soal gaji, ia harus memilih apakah gaji sebagai pegawai, atau tunjangan sebagai HukumTua, kalau ia memilih menerima upah sebagai ASN, gaji pokoknya tidak dapat diberikan hanya tunjangan yang dapat ia terima,” ujar Efer.

 

(Hengly)*