Jakarta, transparansiindonesia.co.id – Presiden Joko Widodo berharap penggunaan dana desa bisa digunakan untuk mengembangkan potensi yang terdapat di desa. Menurutnya, penggunaan dana desa tak semestinya hanya berkutat di pembangunan infrastruktur semata.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan keinginan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi seharusnya menjadi tindak lanjut dari kehadiran infrastruktur. Sehingga, ia meminta desa untuk berinovasi demi memaksimalkan potensi masing-masing. Apalagi, penghasilan yang diterima desa dengan inovasi penggunaan dana desa terbilang cukup fantastis.
Ia mencontohkan desa Umbul Ponggok di Klaten, Jawa Tengah yang dibangun menggunakan dana desa untuk mengembangkan potensi wisata. Dari kegiatan ini, desa Umbul Ponggok bisa memperoleh keuntungan bersih Rp14 miliar per tahun.
Tak hanya itu, Jokowi menyebut pula Desa Kutuh di Badung, Bali yang bisa meraup keuntungan bersih Rp34 miliar per tahun dari sektor pariwisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat. Pengembangan desa ini, lanjut dia, juga berasal dari pemanfaatan dana desa.
“Sejauh ini kami konsentrasi di infrastruktur dan sarana prasarana. Ke depan, kita harus geser ke pemberdayaan ekonomi melalui inovasi desa. Sekarang satu atau dua desa sudah melakukan hal tersebut,” jelas Jokowi di Cigombong, Kabupaten Bogor, Sabtu (2/12).
Lebih lanjut, ia juga mencontohkan desa-desa di provinsi Jawa Barat yang disebutnya memiliki potensi wisata yang sangat banyak, terutama di kawasan Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, serta Kabupaten Sukabumi.
Pengembangan Pariwisata
Jokowi berharap, dana desa bisa digunakan untuk mengembangkan sektor pariwisata yang terletak di tiga wilayah tersebut.
Apalagi, saat ini pemerintah telah meresmikan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi I sepanjang 15,35 kilometer (km) dan masih ada sisa 38,65 km lagi yang perlu dirampungkan. Kehadiran jalan tol, lanjut Jokowi, seharusnya membuka akses pasar bagi potensi-potensi wisata di Jawa Barat.
“Sebetulnya banyak desa yang bisa dikreasikan menjadi tempat wisata. Apalagi banyak jalan tol sudah tersambung,” imbuh dia.
Hanya saja, ia berharap dana desa yang dipakai untuk mengembangkan potensi desa harus tetap berputar di desa lagi. Jangan sampai, dana desa yang telah digelontorkan malah berujung kembali ke kota-kota besar.
Apalagi, saat ini tingkat pengangguran desa tengah meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di desa naik dari 4,01 persen dari total angkatan kerja desa di Agustus tahun lalu menjadi 4,04 persen di Agustus tahun ini.
“Dan kalau beli material harus di lokasi dekat desa, minimal sampai kecamatan-lah. Beli pasir, semen, batu ya di desa. Supaya uang beredar tidak kembali kota. Jangan sampai,” pungkas dia.
Sejauh ini pemerintah telah mengucurkan dana desa hingga Rp187 triliun antara tahun 2015 hingga tahun ini. Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, anggaran dana desa tahun depan menembus Rp73 triliun, atau naik 21,67 persen dari pagu anggaran tahun ini Rp60 triliun.
Selama pelaksanaan tiga tahun dana desa, 158 ribu km jalan desa sudah dibangun, 18.400 unit posyandu telah dibangun, 48.600 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah terbangun, 6.900 pasar desa sudah didirikan, 10.200 km jembatan terbangun, hingga 942.900 unit fasilitas air bersih sudah tersedia.
(red)*
