Era Ekonomi Keterbukaan, yang Bisa Bikin Oposisi Kejang-kejang

by -264 views

Jakarta, transparansiindonesia.co.id – Selamat datang di era keterbukaan. Jangan sampai kalian yang tinggal di Indonesia, makan di Indonesia, sedot uang di Indonesia, mempekerjakan orang Indonesia, tapi malah menabung uangnya di Singapura, Hong Kong dan Swiss.

Setelah penandatanganan perjanjian AEoL, kesepakatan saling bertukar informasi rekening keuangan secara otomatis, sesuai dengan CRS, bisa dilakukan.

Keterbukaan informasi ini justru harus kita sambut baik dan sambut dengan semangat yang penuh dengan roh merebut kembali harta kekayaan.

Tapi keterbukaan informasi ini, tentu akan membuat orang-orang kotor di era jorok bangsa ini di waktu silam, ketakutan. Apa yang membuat mereka ketakutan?

Sebelumnya, mari kita simak bagaimana ucapan Sri Mulyani menanggapi akan penandatanganan AEoL alias Automatic Exchange of Information, yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi dengan Duta Besar Swiss Untuk Indonesia Yvonne Baumann.


Penandatanganan hari ini simbol sangat penting, sinyal kuat bagi para financial center seluruh dunia, bahwa tempat penyimpanan pajak sudah berakhir, era kerahasiaan berakhir…

Walaupun dari tax amnesty kami lihat mayoritas WP kita masih (menyimpan dana) di wilayah seperti Hong Kong dan Singapura…

Saya yakin mereka (Singapura) syaratnya sama dengan Swiss dan Hong Kong. Kalau Hong Kong siap, Singapura juga harus siap…

kata Sri kepada wartawan, Selasa (4/7).


Sri Mulyani mengatakan bahwa penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Swiss, menandakan selesainya, tamatnya, bungkamnya era kerahasiaan dari penyimpanan uang dari pajak. Tidak bayar pajak, harus ditelanjangi. Mereka harus dicabut baju-baju rahasianya itu.

Baca juga:  Tim Direktorat (Dit) Reserse Narkoba Polda Sumut Menggagalkan Peredaran Narkoba Jenis Ganja Seberat 30 Kg

Ketika mereka tidak jujur, mereka harus ditelanjangi. Apalagi mereka yang tinggal di Indonesia. Yang tinggal di Indonesia, tapi tidak bayar untuk negara Indonesia, adalah sebuah kejahatan kemanusiaan.

Mereka boleh saja berkoar-koar bahwa Indonesia bubar, tapi mereka sambil mengemplang pajak dan menyimpannya di Panama, Hong Kong, Singapura, Swiss dan berbagai macam negara lainnya. Biadab sekali bukan?

Mereka yang mau memimpin, tapi mereka diam-diam menyembunyikan kebiadaban yang hakiki. Kalau mau mempekerjakan orang Indonesia, orang-orang ini harus bayar pajak. Para pengusaha besar ini harus belajar, untuk mencintai negara ini.

Bahkan ada pengusaha besar yang mengemplang pajak, sekaligus menunggak gaji ribuan pekerjanya. Siapa dia? Genderuwo ekonomi yang kebelet jadi penguasa. Ya. Dia itu tidak jelas. Manusia itu dungu. Manusia itu mirip Gondoruwo.

Kebijakan ekonomi Sri Mulyani yang membuka dana dan pertukaran data ini, menjadi sebuah momok menakutkan bagi mereka-mereka yang suka menyimpan uang di luar negeri.

Pantas saja Singapura mulai tidak suka dengan indonesia, membiarkan Genderuwo menakut-nakuti dan menjelek-jelekkan bangsa Indonesia dengan menyebut Indonesia itu sangat koruptif. Jadi kalau penuh korupsi, pajak dikemplang? Ini logika yang bodoh.

Baca juga:  Kalahkan Maladewa, Indonesia Rebut Satu Kursi DK PBB Periode 2019-2020

Dengan menyebut Indonesia darurat korupsi, secara langsung si Genderuwo itu mengatakan bahwa Indonesia tidak baik untuk investasi. Genderuwo ekonomi ini menurunkan kepercayaan publik terhadap iklim investasi di Indonesia. Si Genderuwo ini menakut-nakuti para pengusaha, agar tidak berbisnis di Indonesia. Ini adalah kebiadaban yang hakiki.

Sudah bisa baca cara kerja Genderuwo? Menebarkan ketakutan, untuk menghilangkan kepercayaan kepada bangsa Indonesia. Setan ini mau jadi pemimpin? Kan dungu. Tidak mungkin Indonesia bisa maju jika ada genderuwo ekonomi ini. Apalagi namanya masuk ke dalam pengemplang pajak.

Era keterbukaan ini menjadi sebuah era di mana pemerintah RI justru bisa dengan bebas melakukan bersih-bersih. Penandatangan ini membawa dampak yang panjang. Dampak ini adalah untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia harus maju. Bangsa Indonesia harus terus menjadi besar dengan mantap. Inilah impian semua rakyat, yang diejawantahkan oleh Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, Joko Widodo.

Jokowi ingin menjadikan bangsa ini besar dan berdaulat. Artinya, pembangunan harus lancar. Uang harus masuk ke negara ini, dengan banyak, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar.

Papua bisa maju. Jawa bisa semakin mantap. Sumatera bisa bebas dari radikalisme. Kalimantan bisa menjadi hutan terprofuktif di dunia. Sulawesi bisa menjadi pusat kebudayaan. Bali bisa menjadi pusat pariwisata dunia. Nusa Tenggara menjadi tempat penghasil garam.

(red)*