Jakarta, transparansiindonesia.co.id —BERTAHUN-tahun Freeport tak bisa diambil alih oleh Indonesia. Bahkan pemerintahan SBY selama 10 tahun pun gagal mengambil alih saham mayoritas Freeport.
Tapi 5 tahun pemerintahan Presiden Jokowi berhasil mengambil alih saham mayoritas Freeport.
Dalam postingan akun instagram Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) pun sempat merayakan hal itu dengan memposting panjang lebar seperti ini :
Freeport Indonesia kembali ke pangkuan ibu pertiwi!
Hari ini, dengan mengucap syukur Alhamdulillah, saya menyampaikan bahwa saham PT Freeport Indonesia sebanyak 51,2 persen sudah beralih ke Indonesia melalui PT Inalum.
Momen di penghujung tahun ini sungguh bersejarah, Freeport yang beroperasi di Indonesia sejak 1973, baru hari ini kita kuasai dengan kepemilikan saham mayoritas.
Segala pendapatan dari Freeport nantinya, baik berupa pajak, non-pajak, royalti, dan lain-lain akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Secara khusus saya sampaikan selamat kepada masyarakat di Papua, yang akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada, selain tentu saja mendapatkan pajak daerahnya.
Terkait masyarakat Papua mendapat 10 Persen, Jokowi menuturkan persoalan mengenai lingkungan terkait pembangunan smelter Freeport pun telah terselesaikan dan memperoleh kesepakatan.
Masyarakat di Papua telah mendapatkan 10 persen saham dari Freeport.
“Saya mendapat laporan terkait lingkungan yang berkaitan dengan smelter telah terselesaikan dan sudah disepakati,” ujar Jokowi.
Artinya, kata Jokowi, semuanya sudah komplit dan tinggal bekerja saja. Dan juga masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. Dan tentu saja papua dapat pajak daerahnya.
Sesuai kesepakatan dalam perjanjian Head of Agreement (HoA), Inalum membayar 3,85 miliar dolar AS atau sekitar Rp 56 triliun kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX), untuk menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan tambang tersebut.
Papa Minta Saham
Dikutip dari tribunnews.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, memastikan tidak ada praktik bagi-bagi saham dalam proses divestasi PT Freeport Indonesia.
Menurut Luhut, Pemerintah Provinsi Papua akan mendapat saham sebesar 10 persen di Freeport.
“Enggak ada ‘Papa Minta Saham’ (di proses divestasi Freeport),” ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat (30/11/2018).
“Strukturnya kita buat mereka enggak bisa kasih ke siapa-siapa,” lanjutnya.
Luhut mengaku Pemda Papua telah sepakat mengenai kepemilikan 10 persen saham di Freeport.
Atas dasar itu, menurut dia sudah tidak ada permasalahan lagi dari Pemda Papua.
“Pemda (Papua) 10 persen murni, tidak boleh ada perusahaan swasta masuk di sana,” kata Luhut.
Luhut mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan bahwa dalam proses divestasi Freeport tak ada praktik penitipan saham.
Mahfud MD Bongkar
Sementara itu Mahfud MD pun membongkar salah satu penyebab kegagalan pemerintahan SBY mengambil alih freeport.
Mahfud MD membongkar hal tersebut dalam postingan terbarunya di akun twitternya @mahfudmd
“(Freeport-8) Stlh keluar UU No. 4 Thn 2009 Freeport msh ngotot ingin mempertahankan posisi kontraknya. Pemerintahan SBY sdh melakukan upaya2 tp gagal, selalu diancam akan diarbitasikan. Awalnya Pemerintahan Jkw pun kesulitan jg, tp akhirnya bs selesai: 51% saham kita miliki,” tulis @mahfudmd.
(red)*
