Pemkab Bogor mempersiapkan Lahan Calon Ibu Kota Bogor Barat

by -184 views


Bogor – Transparansi Indonesia.Co.Id | Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan anggaran untuk membebaskan lahan calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat, dalam Rancangan APBD 2020. Diharapkan Presiden Joko Widodo mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menjelaskan, pembentukan DOB Kabupaten Bogor Barat terus didorong karena kebutuhan pemerataan pembangunan yang sulit diwujudkan Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Kita ada 40 kecamatan dan penduduk 5,8 juta jiwa, rentang kendali kita terlalu jauh. Di sisi lain, kemampuan anggaran kita kecil sehingga untuk pemerataan pembangunan agak berat,” kata Burhan, Senin (4/11/2019).

Baca juga:  Danramil 427-03/BLU menghadiri acara Kampung tangguh Nusantara (KTN) Ramik Ragom tentang Memutus mata Rantai Covid 19 di kampung Lembasung kec blmbabgan umpu kab, Waykanan

Pemkab Bogor juga telah mengusulkan Rp40 miliar dalam RAPBD 2020. Anggaran itu, kata Burhan, dialokasikan untuk membebaskan lahan calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat di Kecamatan Cigudeg seluas 40 hektare.

“Dari 40 hektare itu, 20 hektare untuk komplek pemerintahan, 10 hektare untuk taman serta jalan dan 10 hektare untuk keperluan bangunan Forkopimda,” jelasnya.

Dia menegaskan, pembentukan DOB Kabupaten Bogor Barat adalah murni demi kebutuhan pemerataan pembangunan, bukan kepentingan politis, meski jika resmi mekar, Bogor Barat masih menginduk ke Kabupaten Bogor sebagai daerah persiapan.

“Belum ada kejelasan sampai hari ini soal moratorium akan dicabut atau tidak tahun depan. Tapi pemerintah pusat pasti sudah paham kalau pemekaran karena memang kebutuhan, bukan kepentingan politis,” tegasnya.

Baca juga:  Tingkatkan Kompetensi, Keluarga Besar Divhumas Polri Kompak Ikuti Capacity Building di Taman Safari

Setidaknya ada tiga daerah di Jawa Barat yang siap mekar. Yakni Kabupaten Bogor Barat, Garut Selatan dan Sukabumi Utara. Namun, Burhan berharap Kabupaten Bogor Barat diprioritaskan untuk mekar.

“Karena ini adalah beban kami untuk melayani 5,8 juta penduduk. Yang jelas potensinya itu adalah pariwisata dan perkembangan perkotaan karena berdekatan dengan BSD (Bumi Serpong Damai). Kalau urusan bisnis tidak akan berhimpitan dengan ibukota, yaitu Tenjo, Parungpanjang dan Rumpin,” jelasnya.