AMTI; “Surat Edaran dari Jaksa Agung dan Kapolri Harus Benar-benar di Jalankan”

AMTI; “Surat Edaran dari Jaksa Agung dan Kapolri Harus Benar-benar di Jalankan”

Jakarta, transparansiindonesia.co.id – – Terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengenai kinerja dan wewenang dari kedua institusi tersebut, mendapat tanggapan positif dari LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI).

Surat edaran yang merujuk pada arahan dari Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda se-Indonesia, yang digelar di Sentul Bogor pada beberapa waktu lalu, menurut AMTI melalui ketua umumnya Tommy Turangan SH harus benar-benar dijalankan.

Dalam surat edaran tersebut pada intinya agar anggota kedua institusi tersebut baik Kejaksaan maupun Polri agar tidak menyalah-gunakan wewenang dan jabatan untuk minta jatah proyek ke pemerintah daerah. Seperti Surat edaran dari Jaksa Agung yang mengatakan agar kepala daerah tidak melayani permintaan uang ataupun barang lainnya, kepada Kajati maupun Kajari atau orang yang mengatas-namakan institusi Kejaksaan.

Begitu juga dengan surat edaran dari Kapolri yang menyampaikan hal yang sama, dimana mengatakan agar para kepala daerah baik Gubernur, Bupati ataupun Walikota untuk tidak melayani permintaan apapun termasuk jatah proyek, yang dilakukan oleh Kapolda, Kapolres maupun mereka yang memanfaatkan institusi Polri untuk merusak citra Polri dimata masyarakat, Kapolri maupun Jaksa Agung meminta kepada kepala daerah untuk melaporkannya apabila terdapat orang dari kedua institusi tersebut yang meminta jatah proyek kepada pemerintah daerah.

“Surat edaran yang dikeluarkan oleh kedua institusi penegak hukum tersebut harus benar-benar dijalankan dan ditindak-lanjuti sampai ke bawah, jangan sampai pada surat edaran saja karena ini sesuai dengan arahan Pak Presiden Joko Widodo,” kata Turangan.

 

Dikatakannya pula bahwa menurut AMTI baik untuk dijalankan, yang nantinya akan mencerminkan bahwa Kejaksaan maupun Polri sebagai penegak hukum benar-benar menjalankan tugas dan wewenang dengan baik, dalam usaha percepatan dan peningkatan pembanguan didaerah baik provinsi, Kabupaten maupun Kotamadya.

“Seperti apa yang disampaikan oleh kedua pimpinan institusi tersebut yakni Jaksa Agung dan Kapolri bahwa masih ada yang memanfaatkan dan menyalah-gunakan jabatan dan wewenang untuk minta jatah proyek ke kepala daerah, dan itu dugaan kuat dari pimpinan institusi kedua lembaga penegak hukum tersebut dan menjadi beban pemerintah daerah,” tambah aktivis yang vokal tersebut.

Yang terpenting menurut Tommy Turangan.SH adalah menjalankan isi surat edaran tersebut, jangan hanya jalan ditempat tapi harus ada penindakannya bagi mereka yang kedapatan atau terbukti menyalah-gunakan jabatan dan wewenang harus ditindak tegas dan dihukum sesuai dengan aturan dan Undang-undang yang berlaku demi penegakan hukum di Indonesia agar citra Kejaksaa dan Polri dimata masyarakat akan menjadi semakin lebih naik dan lebih baik.

(T2)*

Tags: , , ,
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.