Pemungutan Retribusi Sampah Melalui LKMRW Di Pekanbaru Tidak Sesuai Dengan Harapan

by -340 views

Pemungutan Retribusi Sampah Melalui LKMRW Di Pekanbaru Tidak Sesuai Dengan Harapan

PEKANBARU RIAU,

Transparansiindonesia.co.id

Pemungutan uang Retribusi sampah oleh LKM-RW sekota Pekanbaru yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 100 tahun 2019 tentang Penetapan LKM-RW Selaku Mitra Dinas Lingkungan HIdup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kota Pekanbaru. Sampai saat ini belum sesuai dengan harapan,

yang mana pemungutan uang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan oleh LKM-RW  kepada masyarakat masih mengandung permasalahan di lapangan, pasalnya pelayanan pengangkutan sampah dari Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru sampai ke sumbernya belum semuanya tersentuh sebagai mana laporan dari masyarakat, sehingga masyarakat terpaksa mengambil inisiatif mencari pengangkutan dari luar.

 Menurut Kasi Retribusi DLHK (H. Amir Husin) menjelaskan di ruang kerjanya Senin 16/03/2020 kepada Awak Media bahwa pemungutan uang Retribusi telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Kota Pekanbaru. Dimana untuk tarif wajib retribusi Pemilik/ Penguasa Rumah dan sejenisnya berdasarkan luas lantai Bangunan Rumah dengan Keriteria :

1. Luas 120 m2 keatas dikenakan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

2. Luas 55 m2 s/d 120 m2 dikenakan Rp. 7.000,- (Tujuh ribu rupiah)

3. Luas ≤ 54 m2 dikenakan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Tapi sayangnya dari jumlah LKM-RW yang ada di Kota Pekanbaru belum seluruhnya melakukan penyetoran ke DLHK sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi sampah  jauh dari yang diharapkan.

Adapun Alasan masyarakat tidak mau membayar uang retribusi sampah, hal ini dikarenakan pelayanan pengangkutan sampah dari DLHK tidak lancar sehingga masyarakat memilih pengangkutan dari luar.

Persoalannya sampah itu di buang kemana? Karena selesainya persoalan pembuangan sampah itu setelah sampai ke TPA”, Ungkap Amir.

Ditambahkannya lagi untuk meningkatkan PAD dari Retribusi Pelayanan Persamphan/ Kebersihan ini ada beberapa hal yang sudah dilakukan sebagai berikut:

1. Merevisi Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang dapat dikembangkan dari 24 jenis wajib Retribusi menjadi 42 jenis wajib Retribusi hal ini sudah masuk dalam pembahasan ke DPRD kota Pekanbaru.

2. Menjalin hubungan Kerjasama semua Pihak

3. Memaksimalkan Petugas Pemungut Retribusi dalam melaksanakan tugasnaya.

4. Memaksimalkan sosialisasi kepada Masyarakat untuk mau membayar Retribusi Sampah .”, Jelas Amir. (J.lbs-TIM)

Baca juga:  Aksi Forkot diduga Catur Sugeng Komitmen Fee Proyek Rusdi Hanief juga Ikut Terlibat