Minsel, transparansiindonesia.co.id — Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangatlah penting dan juga dapat menjadi sumber pendapatan asli desa melalui program-program pengelolaan aset desa, yang dirasakan oleh desa dan warga masyarakat pada umumnya.
Pengelolaan BUMDes yang tepat adalah wajib hukumnya, BUMDes harus dikelola dengan cara yang tepat dan profesional sehingga benar-benar memberikan dampak dan keuntungan bagi desa dan masyarakat.
Selain keuntungan secara langsung dalam bentuk pendapatan desa, BUMDes juga memberikan keuntungan bagi masyarakat Desa pada umumnya yaitu terbantunya masyarakat desa dalam berinovasi, menciptakan produk, mengangkat potensi desa, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi masyarakat yang lebih produktif, dan ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
Namun untuk BUMDes Lowian, Kecamatan Maesaan, diduga pengurusnya belum memiliki Surat Keputusan (SK), sejak dipilih dan dilantik pada beberapa waktu lalu.
Dan walaupun diduga belum memiliki SK, namun pengurus BUMDes telah mulai melaksanakan tugasnya, dengan mengelola objek wisata pemandian kolam air panas Desa Lowian, yang tentu saja melalui pengelolaan tersebut, Desa telah mendapatkan income untuk masuk sebagai PADes.
Apa yang membuat sehingga pengurus BUMDes belum memiliki SK, diduga dikarenakan Perdes Pembentukan BUMDes belum ada, dan Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga penyelenggara Musyawarah hingga saat ini belum menyelenggarakan rapat Musyawarah guna membahas Perdes pembentukan BUMDes, dan juga Perdes Retribusi di objek Wisata pemandian kolam air panas Desa Lowian.
Selain itu, bagi hasil antara BUMDes dengan Desa, terkait pendapatan dalam pengelolaan objek wisata pemandian kolam air panas Desa Lowian juga belum dibahas, sehingga mengundang pertanyaan masyarakat, karena objek wisata Kolam Air Panas Desa Lowian tersebut, dibangun dengan menggunakan anggaran negara yakni Dana Desa.
Maka dari itu oleh beberapa warga, mendesak agar BPD bersama pemerintah desa untuk segera melaksanakan Musyawarah guna membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengurus BUMDes, pengelolaan di objek wisata Kolam Air Panas, serta bagaimana bagi hasil antara BUMDes dengan desa.
Karena nantinya melalui bagi hasil dengan BUMDes melalui pengelolaan objek wisata Kolam Air Panas, nantinya juga akan menjadi dana untuk membangun infrastruktur desa lainnya ataupun pembangunan sumber daya manusia, melalui pemberdayaan dan pelatihan.
Jadi diharapkan BPD selaku penyelenggara Musyawarah Desa, untuk segera melaksanakan Musyawarah guna membahas beberapa hal terkait Perdes pembentukan BUMDes, agar pengurus BUMDes segera mendapatkan SK, karena hingga saat ini kepengurusan BUMDes Lowian seperti digantung, telah dipilih dan dilantik namun belum memiliki SK.
(Hengly)*
