Terkait Kasus Korupsi Bansos, AMTI; Jangan Tebang Pilih, Semua Yang Terlibat Harus Ditangkap

by -32 views

Jakarta, transparansiindonesia.co.id — LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia, terus memberikan perhatian terhadap kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara.

Mega korupsi Bansos dengan nilai Rp. 17 Miliar, dimana dugaan uang tersebut disunat dari pengadaan paket Rp. 10 ribu per paket.

Selain Juliari Batubara, oleh KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya yakni pejabat pembuat komitmen di Kemensos Joko Santoso dan Adi Wahyono. Serta pula dua pengusaha yakni Harry Sidabuke dan Aridan Iskandar telah ditetapkan tersangka oleh KPK.

Untuk memberantas korupsi di Republik Indonesia, LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) minta jangan tebang pilih, KPK harus berani mengungkap jika ada aktor dibalik korupsi Bansos yang terjadi disaat pandemi, dimana warga sangatlah memerlukan bantuan.

Baca juga:  Eratkan Keharmonisan Dengan Warga Binaan, Babinsa 427-06/Baradatu Melaksanakan Komsos Di Kampung Suko Sari.

“Pak De harus turun tangan bersihkan para maling, jangan ada tebang pilih untuk pencopet uang rakyat, skandal korupsi dana Bansos, itu halnya sama dengan memakan daging rakyat sendiri” ujar Ketum AMTI Tommy Turangan SH.

Dikatakannya pula KPK, harus berani menangkap para aktor intelektual dan juga oknum yang terlibat langsung sampai menang di Pilkada.

Hal tersebut dikatakannya karena ia menduga hasil korupsi dana Bansos tersebut digunakan untuk kepentingan kemenangan di Pilkada oleh beberapa Paslon.

“Kasus korupsi yang super jumbo ini sangatlah membunuh begitu banyak nasib rakyat, bahaya kelaparan tengah mengancam rakyat, ditengah pandemi Covid-19 saat ini yang oleh pemerintah menerapkan PPKM Berskala Mikro.

Baca juga:  Perlahan, Jokowi Bawa Kembali Uang Negara yang Diselewengkan Yayasan Supersemar

Para pelaku korupsi yang tanpa hati nurani mencuri manfaat dari bantuan untuk rakyat, untuk memperkaya dan kepentingan pribadi dan kelompok, serta pula mempolitisasi program untuk rakyat demi libido kekuasaan yang picik dengan melakukan berbagai cara, termasuk melakukan korupsi.

Begitu pula dengan korupsi yang melibatkan mantan Menteri KKP Edhy Prabowo, ditegaskannya bahwa instansi terkait harus berani mengungkap apabila ada aktor yang ada dibalik kasus korupsi tersebut, karena dua Menteri melakukan korupsi disaat pandemi Covid-19, dimana disaat rakyat sangat membutuhkan bantuan.

(red)**