Riau, transparansiindonesia.co.id – Dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan Batang Lubuh yang terletak dijalan Kota Tengah tepatnya di Kampung Panjang, Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.
Salah satunya dari Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (LSM-AMTI), dimana melalui Ketua Umum DPP LSM-AMTI Tommy Turangan SH, mendesak kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Kejaksaan Tinggi Riau untuk turun lapangan mengusut proyek pembangunan jembatan Batang Lubuh, yang diduga ada indikasi korupsi dan menyebabkan kerugian negara.
“DPP LSM-AMTI mendesak agar pihak terkait dalam hal ini Kejari Rokan Hulu dan Kejati Riau untuk turun lapangan mengusut proyek pembangunan jembatan Batang Lubuh, yang di duga ada indikasi korupsi dan merugikan negara,” tegas Tommy Turangan.
Proyek pembangunan jembatan Batang Lubuh yang dianggarkan melalui APBD tahun anggaran 2018 Kabupaten Rokan Hulu dengan nilai Rp.10.9 Milliar, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu, dengan kontraktor PT KIL.
Anggaran fantastis dari APBD Kabupaten Rokan Hulu, dengan jenis pekerjaan pembangunan jembatan dinilai tidak jelas penggunaan anggarannya karena berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh BPK-RI ditemukan adanya kekurangan pengerjaan sebanyak 13 persen.
Namun, dalam pelaksanaannya pihak dinas PUPR Kabupaten Rohul tetap membayarkan 100 persen ke rekanan kontraktor, sehingga menimbulkan kelebihan bayar sekitar Rp.1,9 Milliar.
Ketua Umum AMTI Tommy Turangan SH, kembali menegaskan agar secepatnya pihak terkait melakukan pengusutan, akan halnya kasus dugaan korupsi tersebut.
Dengan tegas aktivis alumnus FH Unsrat mengatakan agar Kejari dan Kejati melakukan pengusutan dugaan penyelewengan dana APBD Rohul tahun anggaran 2018.
“Dewan Pimpinan Pusat LSM AMTI mendesak pihak terkait melakukan pengusutan di Kabupaten Rohul, ada banyak proyek proyek di sana yang di duga banyak kejagalan, mulai dari pekerjaan, perusahaan yang melakukan pekerjaan di duga ada Kong kalingkong dengan dinas PUPR di sana akibat dari Kong kallingkong dengara di rugiakan,
Dari hasil investigasi tim AMTI di lokasi ada banyak proyek yang bermasalah,” ujar Turangan.
(red)*
