Poso, transparansiindonesia.co.id – Penyambutan secara adat Lore dilakukan saat menerima kunjungan kerja perdana Bupati Poso dr. Verna G.M Inkiriwang diwilayah Lore Peore.
Kunjungan dilakukan dalam rangka mensukseskan program redistribusi tanah tahun 2020 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pada Rabu 7 April 2021.
Bupati Verna menyambut baik penerimaan masyarakat Lore Peore, dan ini merupakan pertemuan perdana dalam masa pemerintahan yang telah berjalan 1 bulan lebih, padatnya agenda kerja membuat Bupati Poso baru merealisasikan pertemuan dengan masyarakat desa pada momen Penyerahan sertifikat dan dan pelayanan kesehatan gratis di dusun terpencil serta penanaman bibit bawang merah di dusun rodo-rodo wilayah Lore Peore.
Bupati berharap pertemuan perdana ini membawa kesan yang mendalam dan terus terjalin sinergitas antara masyarakat dan Pemerintah Daerah.
“Hari ini saya bersyukur dan berbahagia bisa bertemu langsung dengan masyarakat saya diwilayah ini, yang sesungguhnya sudah menjadi kerinduan yang sudah lama terpendam, namun karena berbagai kesibukan diawal kepemimpinan kami bersama Wakil Bupati Poso bapak Yasin Mangun., S.Sos sehingga hari ini baru bisa terwujud,” ujar dr.Verna Gladies Merry Inkiriwang mengawali sambutannya
Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso H. Tulus SH.,MH, Anggota DPRD Kabupaten Poso Mercy Hande, Kadis Nakertrans Kabupaten Poso Ir. Abdul Kahar Latjare ST., M.Si, Kepala OPD Kabupaten Poso, Unsur Tripika Kecamatan Lore Peore, Para Kades, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan tamu undangan lainnya.
Arah kebijakan pemerintahan saat ini yang memprioritaskan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Poso mendorong Bupati Poso untuk memulai pembangunan dari Desa, pengalaman berkecimpung di DPR RI komisi 9 membuat kunjungan hingga ke desa terpencil bukan sesuatu yang asing lagi, semua dilakukan demi memotivasi dan melihat langsung keberadaan masyarakat Kabupaten Poso yang dicintai.
Program Bunga Desa merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah saat ini sehingga nantinya pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti dinas dukcapil, dinas kesehatan, juga BPN diajak untuk bekerja sama dalam program bunga desa agar terjun langsung kelapangan guna mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dan dapat menjangkau hingga ke wilayah terpencil yang hampir tidak pernah dikunjungi, hal ini dilakukan guna memaksimalkan pelayanan prima bagi masyarakat Kabupaten Poso.
“kedepan kami memiliki program bunga desa, pelayanan akan banyak turun langsung ke desa. Seperti salah satunya pelayanan Dukcapil menjemput bola kepada masyarakat apalagi daerah-daerah terpencil seperti di Lore Bersaudara. Kami juga berharap kedepan bisa kerjasama yang baik dengan BPN agar bisa turun bersama dengan kami diacara bunga Desa tersebut langsung kepada masyarakat untuk mengidentifikasi langsung sehingga masyarakat terpencil tidak harus datang keposo”. Ujar Bupati sekaligus mendorong pemerintah desa memberikan data valid bidang bidang tanah masyarakat yang belum terdaftar di BPN Poso agar segera ditindaklanjuti dan sertifikat yang telah selesai saat ini dapat dibagikan tanpa pungutan.
Dalam situasi pandemi dan pembatasan yang masih dilakukan maka program bunga desa tersebut akan dilakukan sementara menggunakan sistem online dengan menampung masukan masyarakat melalui website pengaduan yang saat ini diawali dengan grup Poso Complain Center (PCC) pada platform FB sehingga memudahkan dalam meneruskan keluhan ke OPD terkait setiap keluhan masyarakat, sehingga Program bunga Desa tetap berjalan menyesuaikan situasi pandemi.
Pada kesempatan yang sama Kepala BPN Kabupaten Poso H. Tulus SH.MH melaporkan bahwa telah dikeluarkan SHM untuk wilayah Lore Peore dari anggaran DIPA BPN untuk Dinas Nakertrans Kabupaten Poso. Adapun Desa yang memperoleh SHM yakni Watutau berjumlah 579 bidang, Desa Talabosa berjumlah 82 bidang total keseluruhan berjumlah 661 bidang tanah yang telah memiliki sertifikat di Wilayah Kecamatan Lore Peore.
Kepala BPN juga meminta agar melakukan validasi kembali untuk menerbitkan sertifikat warga yang belum terdata hingga bulan agustus sehingga pengajuan kepusat dapat segera dilakukan. Harapannya dengan program redistribusi tanah tahun 2020 semua warga transmigrasi sudah memiliki sertifikat hak milik dan dipergunakan dengan baik.
Kerinduan Bupati Poso kepada Masyarakat Lore dijawab dengan bergegas meninjau lokasi pelayanan kesehatan di daerah sangat terpencil yakni dusun 5 Beau Kecamatan Lore Peore seusai menyerahkan sertifikat kepada warga transmigrasi Kabupaten Poso di balai desa Watutau Kecamatan Lore Peore.
Bupati Poso bertolak dari Balai Desa Watutau menuju Dusun 5 Beau menempuh perjalanan 20 menit melewati gunung dan jalanan berbatu sampai akhirnya bisa tiba dengan selamat dilokasi pelayanan kesehatan gratis diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Poso. (***)
