Sekda Kampar Drs.Yusri M.Si diduga banyak memimpin organisasi kemasyarakatan dan sangat mudah mendapat suntikan APBD, Ikatan putra Putri Indonesia (IPPI) Prov riau minta KPK usut indikasi mafia anggaran
Kampar,Riau Transparansi indonesia.co.id Pemerintah telah mengeluarkan Aturan untuk pemberian dana bantuan sosial dan Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan menunjang sumber daya manusia dalam bidang yang sudah ditentukan
Dikabupaten kampar pada khusus nya ada beberapa organisasi kemasyarakatan yang selalu menerima dana bantuan sosial atau hibah tetapi secara prakteknya sangat jauh dari yang kita harapkan untuk meningkatkan kualitas Sumber daya manusia ditubuh organisasi kemasyatakatan tersebut
Seperti salah satu organisasi kemasyarakatan yang ada dikabupaten kampar, Lembaga pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) kabupaten kampar tahun 2020 mendapatkan bantuan dari anggaran APBD kampar sebesar 300 juta Rupiah sama sekali tidak ada kegiatan yang yang dilakukan untuk mengembangkan potensi para Tilawatil Quran di kabupaten kampar, bahkan anggaran di habiskan untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif seperti honorarium dan belanja-belanja tidak produktif
Pada anggaran 2021 LPTQ juga di anggarkan dalam APBD kabupaten kampar dan mendapatkan bantuan sebesar 400 juta rupiah yang paling kita sesali kegunaannya sangat jauh dari yang kita harapkan, biaya pelatihan untuk pengembangan para tilawatil Quran kurang lebih hanya 39 juta rupiah dan sisanya sebesar 361 juta di gunakan untuk kebutuhan tidak produktif dan sebagian besar di gunakan untuk biaya honorarium pengurus dan perjalanan dinas
Ahmat Efendi Siregar S.Sy selaku ketua Ikatan Putra-Putri Indonesia (IPPI) Provinsi Riau mengatakan praktek-praktek penggunaan anggaran seperti ini tidak ubahnya seperti mafia anggaran.
Ahmat juga mengatakan tidak hanya LPTQ yang terindikasi mendapatkan suntikan anggaran APBD seperti itu, bahkan dari informasi yang di terima terindakasi selalu mendapat Anggaran berturut-turut setiap tahun nya seperti Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), PMI, Lemtari, Islamic Center Dan lain-lain dan kalau itu di telusuri hampir semua lembaga-lembaga itu di ketuai oleh sekda kabupaten kampar Drs.Yusri M.Si sehingga terindikasi sangat mudah mendapatkan suntikan anggaran di APBD kabupaten kampar dan selalu ada anggaran Honorarium pengurus yang tidak masuk akal tegas Ahmat
Ahmat juga menyayangkan hal itu terjadi di tengah kondisi kabupaten kampar yang sangat memprihatinkan seperti honor guru agama yang tidak di bayarkan, tertunggak nya jamkesda hingga miliaran rupiah, dan persoalan-persoalan lain yang sampai saat ini sangat jauh dari kesejahteraan masyarakat, Andaikan saja anggaran tidak produktif seperti itu di tiadakan pasti akan meringankan beban APBD untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat di butuhkan Tegas pemuda Energik yang juga pernah menjadi ketua Umum HMI tersebut
Ahmat juga meminta kepada para penegak hukum terkhusus Komisi Pemberantas korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan mafia anggaran seperti ini, dan berjanji apabila hal ini terus terjadi akan memimpin langsung gerakan Aksi Demonstarsi untuk menyampaikan langsung ke KPK tegasnya.
(Red)