Jakarta Transparansi Indonesia.co.id – “Upaya menarik2 Presiden ke dalam masalah 75 staf KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan merupakan upaya mengadudomba institusi kepresidenan dengan KPK. Saya melihat ini sudah menjadi upaya mengaburkan masalah yang sebenarnya yaitu 75 staf KPK tidak lulus ujian TWK,” demikian penegasan pengamat sosial dan politik Krissahat Simanungkalit,(26/5/2021).
“Hasil jelek 75 orang hendaknya tidak mengaburkan hasil bagus 1274 orang karyawan yang wawasan kebangsaannya memenuhi syarat yang ditetapkan. Janganlah dikaburkan prestasi 1274 orang ini dengan pelibatan begitu banyak orang dan lembaga yang ditarik2 75 orang yang gagal ujian,” lanjutnya.
Presiden sudah jelas memberikan pengarahan kepada pimpinan KPK agar tidak serta merta memberhentikan karyawan yang tidak lulus TWK. Dan selanjutnya diminta pelibatan badan dan lembaga lain yang terkait untuk menindaklanjuti. Dan hasilnya dari 75 orang yang gagal ternyata 24 orang masih bisa dicoba dipertahankan dan 51 orang yang berwarna merah diberhentikan.
“Saya kira ini sudah merupakan upaya menindaklanjuti arahan Presiden untuk tidak sertamerta memberhentikan karyawan KPK tersebut, jadi mau apalagi? Jangan lagi ada upaya membenturkan presiden dengan KPK. Kita menolak itu..!”
Seperti diketahui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan koordinasi bersama kementerian dan instansi terkait mengenai nasib Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Hasilnya, 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK dipastikan tidak bisa lagi bergabung ke KPK dan 24 akan dilakukan pembinaan terkait wawasan kebangsaan.
Kesepakatan antar lembaga ini memantik komentar ICW dengan menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi telah menemui ajal. Dari beberapa kesimpulannya, yang paling menarik adalah permintaan ICW agar Presiden Jokowi memanggil, meminta klarifikasi, serta menegur Kepala BKN dan seluruh pimpinan KPK atas kebijakan yang telah dikeluarkan perihal pemberhentian 51 pegawai KPK.
Inilah yang disorot oleh Krissahat Simanungkalit sebagai upaya membenturkan Presiden dengan KPK, sementara di sisi yang lain ada 1274 pegawai yang ternyata lebih memiliki wawasan kebangsaan dengan semangat Pancasila dan UUD 45. “Kita akan kawal masalah 75 pegawai KPK yang kurang wawasan kebangsaan ini, supaya tidak mendistorsi ASN lain yang Pancasilais dan lebih punya wawasan kebangsaan,” demikian ungkap Krissahat Simanungkalit.
Beberapa waktu terakhir sejumlah pegawai KPK menyebutkan rangkaian seleksi ‘Indonesia Memanggil’ dan sejumlah pelatihan yang didapatkan setelah terpilih menjadi pegawai lembaga antirasuah itu. Dalam penjelasan ditemukan fakta bahwa saat terpilih menjadi pegawai, mereka turut melewati program induksi selama 48 hari, yang di dalamnya juga terdapat materi wawasan kebangsaan dan bela negara.
HM
