Warga Singkil Tolak Eksekusi, PN Manado dan BPN Jadi Sorotan

by -13 views

MANADO, TRANSPARANSIINDONESIA – Pengadilan Negeri (PN) Manado dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manado kali ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Betapa tidak, di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), ada rencana eksekusi lahan yang dilakukan.

Kurang lebih 17 rumah milik warga Singkil Satu, Kecamatan Singkil Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang akan digusur alias dieksekusi. Hal tersebut seperti disampaikan Alfian Langkau, Kamis (22/7/2021). Dikatakannya perintah eksekusi keluar dari PN Manado. Menanggapi keputusan eksekusi, masyarakat menolak dan mengingatkan PN serta BPN Manado.

“Sudah pasti kami menolak eksekusi lahan. Rumah yang kami tempati jauh sebelumnya sudah ada. Kami mengingatkan PN dan BPN Manado agar menggunakan hati, jangan mengaburkan kondisi nyata serta kebenaran,” ujar Alfian.

Baca juga:  Curat di Way Kanan, Polsek Baradatu Amankan Diduga Pelaku Pencuri Kendaraan Truck Dump

Seperti diketauhi, keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, tanggal 21 Agustus 2014 memenangkan masyarakarmt. Begitu pula, PTUN Makassar, 19 Januari 2015. PTUN di tingkat Mahkamah Agung, 4 Februari 2017 juga dimenangkan masyarakat, setelahnya, Peninjauan Kembali (PK) juga dimengkan masyarakat.

Terpantau, berdasarkan kesepakatan bersama. Masyarakat 17 rumah, membuat poster yang bertuliskan, Sertifikat Hak Milik tanah ini (SHM) Nomor : 320 / Kelurahan Singkil Satu, tanggal 3 Februari 2012 dengan 1950 M atas nama Ismail Bin Lasahido telah gugur (dibatalkan) melalui proses hukum Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Putusan sebagai berikut: 1. Nomor : 10/G/2014/PTUN.MDO, 2. Nomor : 165/B/2014/PT.TUN/Mks, 3. Nomor : 155 K/TUN/2015 dan Nomor : 87 PK/TUN/2017.

Baca juga:  Ini Ajakan Presiden Jokowi Untuk Umat Muslim Agar Saling Menghargai Sesama Umat Muslim & Umat Agama Yang Lain

Alfian menuturkan bahwa mereka merupakan warga Singkil Satu Lingkungan IV tersebut telah memenangkan 4 putusan hukum. Dan pihak BPN Manado tidak banding. Putusan PTUN menegaskan kami yang menang. Kami menduga di BPN Manado ada oknum yang bermain, sehingga keadilan yang harusnya didapat masyarakat.

“Sekarang kami bersiap melapor hal ini ke ranah pidana. Dari PN Manado kami diberi batas waktu sampai bulan September 2021. Kami tau banyak kejanggalan disini, tapi kami akan terus menuntut keadilan,” tutur Alfian tegas. (Fem)