Jakarta, transparansiindonesia.co.id – Sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan dalam peningkatan roda perekonomian nasional, dimana peran para petani merupakan hal yang sangat penting dalam terwujudnya ketahanan pangan nasional.
Namun kadangkala, para petani diperhadapkan dengan berbagai kendala dilapangan, salah satunya mengenai kebutuhan pupuk dan benih yang berkualitas, yang merupakan faktor penting bagi para petani dalam mengolah lahan pertanian, maupun perkebunan.
Banyak petani yang mengeluh, dikarenakan stok kebutuhan petani seperti pupuk, obat-obatan dan benih berkualitas susah didapat.
Pupuk bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi para petani, sering hilang dipasaran, dan petani pun merasa kesulitan untuk meningkatkan produksi pertanian.
Keluhan para petani terkait susahnya mendapatkan pupuk bersubsidi, mendapatkan perhatian dari Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (LSM-AMTI).
Dimana melalui Ketua Umum DPP LSM AMTI Tommy Turangan SH mengatakan bahwa pemerintah harus lebih proaktif dalam memperhatikan akan kebutuhan para petani terkait ketersediaan pupuk dan benih berkualitas, agar produksi pertanian akan meningkat.
Seperti digaungkan bahwa Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo berpihak ke rakyat kecil, namun saat ini rakyat kecil seperti petani yang ada didesa-desa susah mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Saat ini petani menjerit dan mengeluh oleh karena mereka sangat susah mendapatkan pupuk bersubsidi, selain itu pula mahal harganya, dan pula ada petani yang tidak masuk dalam satu kelompok tani sehingga tidak masuk ke dalam RDKK yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh pupuk bersubsidi,” tegas Turangan.
Ia pun menduga, terkait susahnya mendapatkan pupuk, mungkin karena ada mafia pupuk yang bermain, maka dari itu ia meminta pemerintah untuk menyelidiki sekaligus memeriksa kenapa para petani susah mendapatkan pupuk bersubsidi, padahal pupuk sangat penting bagi para petani dalam mengolah lahan pertanian guna meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. (red/TI)*