Kampar, TI – Dugaan penyelewengan anggaran diduga dilakukan oleh oknum Sekretaris DPRD Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Dimana dugaan terjadi pada pengadaan smartphone dengan total anggaran sebesar Rp. 1.416.800.000 yang diperuntukkan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kampar.
Dan diduga APBD Kampar dibelanjakan tidak sesuai dengan peruntukannya, karena proyek pengadaan smartphone (Ponsel Pintar) Samsung Galaxy Z Fold3 5G untuk pimpinan dan anggota DPRD Kampar sebanyak 45 unit dinilai tidak sesuai spek.
Adapun pengadaan tersebut dianggarkan melalui dana APBD-P Kabupaten Kampar tahun 2021 melalui sekretariat DPRD Kampar.
Dan hal tersebut mengundang perhatian dan sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (LSM-AMTI).
Melalui Ketua Umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa dugaan tersebut harusnya menjadi perhatian dari pihak aparat penegak hukum di Kabupaten Kampar, dan seharusnya pihak kejaksaan negeri Kampar segera melakukan penyelidikan.
Selain permasalahan pengadaan barang berupa smartphone tersebut, LSM-AMTI juga menyoroti akan alokasi anggaran perjalanan dinas yang terperinci sebesar Rp. 28 Miliar lebih untuk perjalanan dinas dalam negeri, dan Rp. 6 Miliar untuk perjalanan dinas dalam kota sehingga total anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 34 Miliar dengan alokasi sebesar Rp. 28,991 miliar.
“Hal tersebut seperti akal-akalan untuk menghabiskan APBD mencuat, DPRD Kampar yang dibiayai anggaran miliaran rupiah, kami terus menyoroti hal ini, dan juga ada perjalanan dinas yang di alokasikan untuk tahun 2022 yang juga ada dugaan penyelewengan,” ujar Tommy Turangan SH.
Maka dari itu, ia mendesak agar pihak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan terhadap oknum Sekretaris DPRD Kampar (Sekwan) yakni Ramlah SE , M karena dugaan kerugian negara dalam pengadaan smartphone dan perjalanan dinas DPRD Kampar.
Ia menyayangkan, jangan sampai terjadi ketidak percayaan publik terhadap APH yang terkesan takut menyentuh dan menyelidiki oknum Sekwan Kampar.
“Kalau pihak APH tak berani melakukan penyelidikan terhadap oknum Sekwan, hal tersebut seakan menunjukkan APH terkesan takut menyelidiki Sekwan Kampar dengan beberapa dugaan penyelewengan anggaran,” kata Turangan.
Namun, dijelaskan Turangan bahwa pihaknya akan terus mengawal dugaan permasalahan tersebut, dan bahkan kalau perlu ia akan sampaikan hal ini ke pihak Kejati.
Maka dari itu, ia meminta dan mendesak agar pihak kejaksaan negeri Kampar memiliki keberanian untuk mengusut dan menyelidiki oknum Sekwan Kampar.
(T2)*
