Jakarta, TI – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia akan digelar pada akhir November 2024.
Agenda pilkada sering juga menjadi ajang pembagian bantuan dari paslon kepala daerah kepada masyarakat untuk menarik simpati rakyat.
Namun, terkadang bantuan sosial sering disalah gunakan dalam agenda menghadapi Pilkada.
Hal tersebut disampaikan oleh lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI).
Dimana melalui Ketua Umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa bansos sering menjadi alat pemenangan paslon pilkada untuk menarik simpati rakyat dan pula terkadang mengintimidasi rakyat.
Maka dari itu, Turangan meminta agar bansos sebelum pelaksanaan pilkada atau bansos yang disalurkan ditahapan pilkada sebaiknya dihentikan.
Karena menurutnya, bansos yang disalurkan pada tahapan pilkada sangat rawan disalahgunakan oleh pemangku kebijakan untuk memenangkan paslon pilkada tertentu.
“Sebaiknya bansos sebelum pilkada dihentikan, karena sangat rawan disalahgunakan oleh mereka-mereka pemangku kebijakan untuk memenangkan paslon tertentu,” kata Tommy Turangan SH.
Karena, dikatakan Turangan berkaca dari pelaksanaan Pilcaleg dan Pilpres dimana Bansos seolah-olah dijadikan barter untuk memilih salah satu paslon dan figur tertentu.
Sehingga, akibat dari adanya bansos yang disalurkan dimasa tahapan pilkada membuat rakyat takut untuk tidak memilih paslon yang direkomendasikan oleh mereka-mereka pemangku kebijakan.
“Itu karena mereka masyarakat takut namanya dihapus dari daftar penerima bansos jika tidak memilih paslon atau figur yang direkomendasikan atau diinstruksikan untuk dipilih,” jelas Turangan.
Turangan pun menegaskan bahwa sering terjadi bahwa bansos menjadi senjata ampuh bagi mereka yang berkuasa untuk memenangkan paslon tertentu.
“Jadi LSM-AMTI minta agar pak Presiden menghentikan dulu bansos di tahapan pilkada, begitupun rakyat agar tidak takut dengan intervensi dari penguasa dalam pelaksanaan pilkada nanti,” tegas Tommy Turangan SH.
(T2)*
