SULUT, TI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pembangunan Command Centre dengan anggaran mencapai Rp.9,6 Miliar.
Namun, keberadaan command centre yang berada di kantor Gubernur Sulawesi Utara tersebut mendapatkan sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (LSM-AMTI).
Melalui Ketua Umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH menyoroti dan mengkritisi akan fungsi dari Command Centre tersebut.
Karena menurut Turangan bahwa command centre tersebut belum layak disebut command centre karena fungsinya belum maksimal.
“Fungsinya belajar maksimal, sepertinya hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan rapat dan zoom meeting, belum layak disebut command centre, padahal anggaran pengadaan command centre sangat fantastis,” ujar Turangan.
Dijelaskan Turangan, fungsi command centre seharusnya optimal dan dapat berfungsi dengan baik dalam menyampaikan informasi dan berita yang cepat apabila terjadi hal-hal yang genting di Sulawesi Utara.
Namun justru, hal-hal tersebut yang seharusnya menjadi fungsi command centre belum dapat dilakukan oleh command centre dalam menyampaikan informasi ke publik. (T2)*
