CEP; Pencabutan IUP 4 Perusahaan, Bukti Pemerintah Benahi Sektor Pertambangan

JAKARTA, TI – Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri ESDM mencabut Ijin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mencabut IUP empat perusahaan merupakan representasi langsung dari arah politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam upaya membenahi sektor pertambangan secara menyeluruh.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi XII DPR-RI, Christiany Eugenia Paruntu (CEP).

Menurut CEP, langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencabut IUP 4 Perusahaan tersebut adalah bukan saja langkah administratif tapi menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menunjukkan ketegasan keberpihakan pada prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan serta juga tata kelola sumber daya alam yang akuntabel.

“Langkah ini sangat jelas menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo, terutama melalui Menteri ESDM sebagai leading sector, menjalankan komitmen politik untuk tidak menoleransi eksploitasi tambang yang merusak kawasan strategis seperti Raja Ampat,” kata Christiany Eugenia Paruntu dalam keterangannya.

Adapun empat (4) perusahaan yang dicabut izinnya, yakni PT. Anugerah Surya Pratama, PT. Kawei Sejahtera Mining, PT. Mulia Raymond Perkasa, dan PT. Nurham.

Perusahaan tersebut beroperasi di kawasan yang masuk dalam Geopark Raja Ampat.

Lokasi ini memiliki status penting secara ekologis dan geopolitik karena menyangkut citra internasional Indonesia dalam komitmen menjaga kawasan konservasi.

Lebih lanjut legislator asal Sulawesi Utara itu memuji pendekatan kehati-hatian pemerintah dalam menyikapi status PT Gag Nikel yang belum dicabut izinnya.

CEP selanjutnya mengatakan bahwa  penghentian sementara oleh Menteri ESDM mencerminkan prinsip kehati-hatian serta tata kelola berbasis verifikasi dan objektivitas.

“Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja secara reaktif, tapi berdasarkan data, audit lingkungan, dan prinsip akuntabilitas publik. Ini cara kerja yang harus diapresiasi,” ujar legislator fraksi Golkar DPR-RI tersebut.

Dalam konteks politik nasional, kata Christiany, dukungan fraksinya juga turut menambah legitimasi atas langkah pemerintah dalam merespons sorotan publik terhadap pengelolaan tambang di wilayah-wilayah sensitif.

Dukungan tersebut juga akan memperkuat koalisi politik pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjalankan agenda reformasi tata kelola SDA, terutama di sektor energi dan pertambangan.

“Kami akan terus mengawal langkah Menteri ESDM agar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, kedaulatan nasional, dan keadilan antargenerasi,” tegasnya.

Christiany juga mengingatkan bahwa isu tambang di Raja Ampat harus menjadi momentum konsolidasi lintas kementerian, bukan ajang saling menyalahkan.

Menurut dia, sinergi antar-lembaga menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah tanpa menciptakan kegaduhan politik yang kontraproduktif. (T2)*