“Komisi VI DPR RI Pastikan Pembangunan IKN Berjalan Efektif, Transparan, dan Ramah Lingkungan”.
TRANSPARANSI INDONESIA.CO.ID, NASIONAL,- Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja spesifik ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (29/1/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan meninjau secara langsung perkembangan pembangunan kawasan inti pemerintahan sebagai bagian dari proyek strategis nasional pemindahan ibu kota negara.
Rombongan DPR RI memfokuskan agenda peninjauan pada sejumlah proyek utama, meliputi pembangunan Istana Negara, Plaza Legislatif, serta kawasan Taman Kusuma Bangsa. Ketiga infrastruktur tersebut dipandang sebagai elemen sentral dalam mewujudkan pusat pemerintahan baru yang modern, terintegrasi, dan representatif.
Dalam kegiatan tersebut, para anggota Komisi VI melakukan pemantauan langsung terhadap progres fisik pembangunan, kualitas material, serta penerapan standar teknis konstruksi. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai dengan perencanaan, target waktu penyelesaian, serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain meninjau lapangan, rombongan juga menerima paparan resmi dari Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono.
Dalam pemaparannya, Basuki menyampaikan capaian pembangunan terkini, berbagai kendala teknis di lapangan, serta strategi percepatan penyelesaian proyek agar seluruh agenda pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu.
Paparan tersebut mencakup aspek pengelolaan anggaran, kesiapan infrastruktur pendukung, pengadaan material, sistem pengawasan proyek, hingga mitigasi risiko terhadap potensi hambatan, baik yang disebabkan faktor cuaca, logistik, maupun keterbatasan sumber daya manusia.
Dalam forum evaluasi, Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya pengawasan berlapis terhadap mutu konstruksi. Seluruh bangunan di kawasan IKN diharapkan memenuhi standar keselamatan, ketahanan, serta keberlanjutan jangka panjang demi menjamin keamanan dan kenyamanan aparatur negara maupun masyarakat.
Penggunaan anggaran negara juga menjadi sorotan utama dalam kunjungan tersebut. DPR RI mendorong agar setiap proyek dikelola secara transparan, profesional, dan akuntabel, sehingga seluruh dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Selain aspek teknis dan keuangan, rombongan DPR RI turut menekankan penerapan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Pelestarian kawasan hijau, pengelolaan sumber daya alam, serta perlindungan ekosistem sekitar IKN dinilai sebagai fondasi penting dalam membangun ibu kota masa depan yang ramah lingkungan.
Komisi VI juga mendorong peningkatan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan. Penyerapan tenaga kerja daerah diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, sekaligus meningkatkan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia lokal.
“Pembangunan IKN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, tidak sebatas menghadirkan bangunan megah, tetapi juga memperkuat kesejahteraan dan kemandirian ekonomi daerah,” ujar salah satu anggota Komisi VI dalam sesi dialog.
Melalui kunjungan kerja spesifik tersebut, DPR RI berharap pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat berjalan secara optimal, terarah, dan berkesinambungan. IKN diharapkan menjadi simbol pemerintahan modern yang efisien, transparan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan global.
Sebagai pusat pemerintahan masa depan, kawasan IKN diproyeksikan menjadi model tata kelola perkotaan nasional yang mengedepankan integrasi layanan publik, keberlanjutan lingkungan, serta keseimbangan antara pembangunan fisik dan kesejahteraan sosial.
(kontributor sulut, Wahyudi barik)