Jakarta, transparansiindonesia.co.id — Pembangunan Bandara Buntu Kuni, Tana Toraja, terus menuai sorotan, kali ini dari LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI).
Melalui Ketua Umumnya Tommy Turangan SH, AMTI meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki pembangunan Bandara Tana Toraja, yang diduga dipenuhi oleh Korupsi.
“Kami minta agar KPK turun menyelidiki pembangunan Bandara Buntu Kuni, di Tana Toraja, karena disinyalir terdapat banyak ketidak-beresan dalam pembangunan Bandara tersebut, seperti adanya dugaan korupsi, untuk itu kami minta agar KPK menangkap para bandit-bandit penguras APBN,” kata Tommy Turangan SH.
Turangan pun menambahkan bahwa sepertinya pembangunan bandara tersebut, sudah dijadikan lahan oleh para penguasa, baik dari Kemenhub maupun dari Pemkab Tana Toraja, untuk menguras APBN, karena anggaran pembangunan bandara tersebut cukup besar, yang bukan saja dari APBN tapi juga ada dari APBD.
Ia pun menyoroti pembayaran ganti-rugi lahan, yang ta kunjung selesai, dimana ada dugaan dana pembayaran untuk ganti-rugi lahan tersebut sengaja ditahan demi kepentingan Pemkab Tana Toraja.
“Kami juga terus menyoroti pembayaran ganti-rugi lahan, yang sampai saat ini tak kunjung selesai, hak rakyat harus dikasih, jangan ditahan-tahan, dan AMTI akan terus menyoroti masalah ini, terutama pembangunan Bandara yang memakan dana cukup besar, tapi tak kunjung selesai, seharusnya dengan anggaran yang sangat besar tersebut, sudah bisa membangun banyak bandara, kalau dikerjakan dengan baik, KPK harus turun tangan, dan tangkap mereka para penguras APBN,” tegas Tommy Turangan SH.
(red)*