Kampar, TI – Lembaga DPRD Kabupaten Kampar, saat ini banyak menuai sorotan dari berbagai pihak, oleh karena adanya dugaan oknum anggota DPRD yang menjual pokir dengan fee mencapai 25 persen.
Terkait dugaan pokir yang dijual tersebut, beberapa awak media melakukan konfirmasi ke Ketua DPRD Kampar M. Faisal ST dan menanyakan berapa Pokir-nya di Dinas perhubungan, dan berapa Fee yang di Patokkan ke setiap kontraktor.
Namun, terkesan oknum Ketua DPRD Kampar seperti naik pitam dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan, “elok elok bacakap tek”, ujar Faisal marah, dengan menggunakan bahasa dialek Ocu Kampar.
Dan apa yang diucapkan oleh Ketua DPRD Kampar tersebut, mendapat tanggapan dan sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (LSM-AMTI).
Oleh Ketua Umum DPP LSM-AMTI Tommy Turangan SH mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Ketua DPRD Kampar seperti melecehkan profesi wartawan, karena tugas wartawan untuk melakukan konfirmasi terkait suatu dugaan kasus yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Kampar.
“Seharusnya, oknum Ketua DPRD Kampar jangan mengucapkan hal seperti itu dengan nada marah, seakan tendensi anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat meledak ketika dikonfirmasi awak media terkait pokir yang dijual ke rekanan kontraktor,” kata Tommy Turangan.
(T2)*
