MANADO, TI – Menjelang perayaan hari raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) warga masyarakat sering dipusingkan dengan kelangkaan BBM khususnya solar subsidi dan gas elpiji.
Apalagi gas elpiji yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin, sering terjadi kelangkaan dan susah didapatkan masyarakat, serta kalaupun ada pasti harganya sudah melonjak.
Dan hal ini mendapatkan perhatian dan sorotan dari legislator DPRD Sulawesi Utara, Jeane Laluyan.
Srikandi Moncong Putih di DPRD Provinsi Sulut tersebut mengatakan bahwa kuota solar subsidi masih tersedia, tapi jika masih banyak antrian di SPBU-SPBU, perlu dicek kembali oleh pihak berwenang, apakah mobil-mobil antrian tersebut ada drivernya atau tidak, ataupun sering ada mobil yang antri dimana 3 mobil dengan satu driver yang bolak-balik.
“Ini pernah terjadi dan saya temui, tiga mobil antri di SPBU dengan satu sopir yang bolak-balik,” jelas Jeane Laluyan.
Begitupun dengan kelangkaan Gas Elpiji khususnya gas melon atau gas elpiji 3 kilogram, Jeane Laluyan menjelaskan bahwa setelah ia berkoordinasi dengan pihak Pertamina, masalah kelangkaan gas elpiji dalam selang beberapa hari terakhir, justru alokasi ke tiap-tiap pangkalan terpenuhi.
“Masalahnya ada pada kuota yang dilegalkan oleh Kementrian ESDM untuk memberikan kepada pengecer/warung yang harusnya hanya 10 persen dari jumlah kuota pangkalan,” jelas Jeane Laluyan.
Ia pun menduga ada beberapa pangkalan yang memberikan kuota lebih ke pengecer atau warung, sehingga masyarakat sulit mendapatkan kebutuhan gas elpiji 3 kilogram.
Dan apabila ada pada pengecer atau warung tentunya harganya sudah seenak mereka (pengecer/warung), karena harga di pengecer atau warung tidak diatur atau tidak ada HET.
Selain itu, kelangkaan gas elpiji 3 kilogram jelang Nataru juga disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang meningkat untuk memasak dalam rangka merayakan Natal dan Tahun Baru.
Sehingga menurutnya ada baiknya kuota di pangkalan ditambah untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan gas elpiji.
“Saya mengajak seluruh rakyat, ayo kita sama-sama saling kontrol dan memberikan informasi jika ada hak masyarakat miskin yang terabaikan oleh karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mengambil keuntungan dan memperkaya diri dengan hal atau tindakan ilegal,” ajak Anggota Fraksi PDI-P Sulut tersebut dan juga merupakan Ketua BAGUNA PDI-P Kota Manado. (T2)*
