“Di Tengah Keterbatasan Dana, Ringgo Radetyo Pastikan Infrastruktur Jalan Sulawesi Utara Tetap Andal”.
TRANSPARANSI INDONESIA.CO.ID, SULUT,- Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat pada Tahun 2026 menghadirkan tantangan serius bagi sektor pembangunan Infrastruktur Nasional.
Di tengah keterbatasan alokasi dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara tetap menunjukkan komitmen menjaga kualitas layanan transportasi darat bagi masyarakat.
Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah I BPJN Sulawesi Utara, Ir. Ringgo Radetyo, ST, M.Eng., IPU, ASEAN Eng, menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak boleh berdampak terhadap mutu pelayanan publik. Alokasi dana sekitar Rp90 miliar pada tahun anggaran 2026 tetap diarahkan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, serta kelayakan jaringan jalan nasional.
Menurut Ringgo, tanggung jawab pemerintah terhadap akses transportasi tidak dapat dikompromikan meskipun berada dalam situasi keterbatasan fiskal.
“Seluruh jajaran tetap bekerja optimal agar kondisi jalan nasional di Sulawesi Utara terus terjaga, aman bagi pengguna, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Ringgo.
PJN Wilayah I BPJN Sulawesi Utara mengelola jaringan jalan nasional sepanjang kurang lebih 600 kilometer. Jaringan tersebut tersebar pada sejumlah wilayah strategis, meliputi Manado, Bitung, Minahasa, Tomohon, Amurang, serta daerah sekitarnya.
Jalur tersebut berfungsi sebagai penghubung utama pusat pemerintahan, kawasan industri, sentra perdagangan, wilayah pariwisata, serta pelabuhan laut dan bandara. Keberadaan infrastruktur jalan berkualitas menjadi faktor penentu kelancaran distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Ruas Manado–Bitung, Manado–Amurang, Manado–Tomohon, serta Manado–Minahasa menjadi prioritas utama penanganan akibat tingginya volume kendaraan serta intensitas aktivitas masyarakat.
Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, PJN Wilayah I menerapkan strategi pemeliharaan berbasis prioritas dan risiko kerusakan. Setiap laporan masyarakat terkait lubang jalan, kerusakan permukaan, maupun penurunan kualitas struktur segera diverifikasi melalui survei lapangan.
Langkah perbaikan dilakukan melalui metode tambal cepat, pelapisan ulang, penguatan struktur, serta pemeliharaan drainase. Pendekatan preventif menjadi fokus utama guna mencegah kerusakan berskala besar serta meminimalkan potensi kecelakaan lalu lintas.
Ringgo dikenal aktif turun langsung ke lapangan untuk memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai standar teknis serta jadwal pelaksanaan.
“Perbaikan cepat menjadi kunci menjaga keselamatan pengguna jalan serta menjaga stabilitas arus transportasi,” jelasnya.
Kinerja PJN Wilayah I Sulawesi Utara selama tahun 2025 menunjukkan hasil signifikan. Tingkat penyerapan anggaran mencapai 99 persen, mencerminkan efektivitas perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengawasan pelaksanaan kegiatan.
Capaian tersebut memperlihatkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penggunaan dana negara. Keberhasilan tersebut turut memperkuat kepercayaan pemerintah pusat terhadap kapasitas pengelolaan infrastruktur di wilayah Sulawesi Utara.
Selain pemeliharaan rutin, perhatian utama PJN Wilayah I tertuju pada pembangunan Manado Outer Ring Road Tahap III. Proyek berskema multiyears hingga tahun 2027 tersebut diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi kepadatan lalu lintas kawasan perkotaan.
MORR III dirancang terhubung dengan MORR I, MORR II, serta Jalan Tol Manado–Bitung. Integrasi jaringan tersebut membuka akses alternatif bagi kendaraan logistik, angkutan umum, serta kendaraan pribadi, sekaligus menekan beban lalu lintas pusat kota.
Keberadaan jalur lingkar luar juga dipandang mampu mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru serta memperluas konektivitas antarwilayah.
PJN Wilayah I juga mendorong pelebaran terowongan Ring Road I sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas jaringan jalan. Lokasi tersebut selama bertahun-tahun menjadi titik rawan kemacetan akibat keterbatasan ruang lalu lintas.
Usulan pelebaran telah disampaikan kepada Kementerian PUPR melalui mekanisme perencanaan nasional. Realisasi program tersebut masih menunggu kepastian pendanaan dalam kerangka kebijakan efisiensi anggaran.
Ringgo menilai peningkatan kapasitas pada titik kritis menjadi investasi jangka panjang bagi kelancaran mobilitas masyarakat.
Selain menjalankan tugas sebagai pejabat teknis, Ringgo Radetyo juga berperan sebagai dosen pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. Aktivitas akademik tersebut memperkuat pendekatan berbasis riset dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur.
Penggabungan pengalaman lapangan dan kajian ilmiah melahirkan kebijakan pembangunan berorientasi pada keberlanjutan, keselamatan, serta efisiensi biaya.
Pendekatan tersebut menjadikan PJN Wilayah I lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi konstruksi, sistem manajemen aset jalan, serta tuntutan pelayanan publik modern.
Dalam menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, peningkatan volume kendaraan, serta kondisi geografis Sulawesi Utara, PJN Wilayah I dituntut bekerja secara inovatif dan profesional.
Ringgo menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.
“Jaringan jalan nasional merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Kualitas, keamanan, serta keberlanjutan pengelolaan harus terus dijaga demi kepentingan masyarakat luas,” tutup Ringgo.
(kontributor sulut, Wahyudi barik)