Minsel, transparansiindonesia.co.id – Permasalahan terkait tower provider atau Menara BTS (Base Transceiver Station) di desa Tambelang, Kecamatan Maesaan mendapatkan perhatian serius dari pihak DPRD Minsel.
Sebagai tindak lanjut dari RDP yang digelar pekan lalu, selanjutnya anggota DPRD Minsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Stefanus Lumowa turun lapangan dan memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bermasalah dan pihak perusahaan atau provider terkait menara BTS.
Terlihat, pada Senin 9 Februari 2016, pimpinan dan anggota DPRD Minsel, bersama pihak eksekutif yakni Pemkab Minsel yakni Asisten II Setdakab Minsel dan beberapa kepala SKPD dan perwakilan, meninjau dan melihat langsung lokasi tower atau menara yang ada di desa Tambelang yang didampingi oleh pemerintah kecamatan, pihak perusahaan atau provider, dan pemerintah desa setempat.
Setelah meninjau lokasi tower rombongan langsung mengarah ke kantor Kecamatan Maesaan dan memfasilitasi pertemuan antara warga masyarakat dengan pihak provider.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Minsel Stefanus Lumowa mengatakan bahwa monitoring dan pertemuan tersebut dilakukan oleh pihak DPRD Minsel dan pihak eksekutif sebagai tindak lanjut dari kegiatan RDP yang digelar pada pekan lalu.
Seperti diketahui, ada beberapa warga lingkar Tower atau menara BTS yang merasa keberatan dengan perpanjangan kontrak antara pihak pemilik lahan dan perusahaan.
Hal tersebut dikarenakan kenyamanan warga tersebut merasa terganggu dengan adanya tower tersebut, yang menurut mereka sudah ada yang tanahnya mulai longsor, dan juga dampak lainnya dari keberadaan menara BTS tersebut.
Dijelaskan Ketua DPRD bahwa dari hasil konfirmasi untuk ijin pendirian bangunan tower sudah ada, tinggal masalah perpanjangan kontrak.
Untuk permasalahan tersebut, dijelaskan Stefanus Lumowa bukan hanya sampai disitu saja tapi akan ditangani dan difasilitasi berkelanjutan dengan akan meminta ke pihak eksekutif untuk membentuk tim khusus untuk melakukan kajian-kajian terkait masalah tersebut.
Dimana tim khusus tersebut akan melibatkan OPD terkait, pemerhati lingkungan, bagian hukum dan stakeholder terkait lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Minsel menyoroti Pengalaman Kadis PUPR Minsel yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut, padahal Dinas PUPR kehadirannya sangat penting dalam kajian bangunan tower dan dampaknya bagi masyarakat lingkar tower.
“Dari pertemuan ini dan apa yang sudah kita bicarakan, menjadi gambaran sementara pihak DPRD Minsel saat ini, ini tentunya akan berlanjut dan meminta agar pihak eksekutif untuk membentuk tim khusus guna mengkaji permasalahan ini,” ujar Stefanus Lumowa.
Ditegaskan Stefanus Lumowa bahwa komitmen legislatif yakni DPRD Minsel dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan wakil rakyat ditunjukkan salah satunya dengan menindaklanjuti laporan dan keluhan masyarakat.
Dimana DPRD Minsel dalam hal permasalahan ini berada ditengah-tengah guna mencari solusi untuk kebaikan dan kepentingan bersama.
Sementara itu pihak eksekutif, yakni Pemkab asisten II Sekdakab Minsel Frangki Tangkere ST mengapresiasi dan dan berterima kasih kepada DPRD Minsel yang telah turun lapangan dan memfasilitasi pertemuan terkait permasalahan tower di desa Tambelang.
Untuk diketahui, tentunya karena bangunan tower ada di kawasan pemukiman maka persetujuan warga lingkar tower untuk perpanjangan kontrak. (Hen)*