Tanggapi Pernyataan JR Terkait Dana Rohaniawan, Begini Kata Jeane Laluyan

Manado, transparansiindonesia.co.id – Legislator DPRD Kota Manado, Jeane Laluyan memberikan tanggapan terkait intensif Rohaniawan, guna menanggapi apa yang disampaikan sesama Legislator Dekot Manado berinisial JR.

Dimana Jeane Laluyan yang merupakan anggota fraksi PDI-P tersebut menilai bahwa pernyataan JR tidak tepat, dan bahkan pernyataan dari JR seolah memojokkan pemerintah saat ini.

Srikandi moncong putih tersebut mengatakan bahwa dimasa pandemi Covid-19 saat ini, Pemerintah Kota Manado, dibawah kepemimpinan AA-RS masih menyisihkan anggaran Rp.2,1 Milliar untuk para rohaniawan, dan melihat pernyataan JR di podcast di salah satu media, itu sama saja dengan mendiskreditkan kinerja Pemkot Manado dibawah arahan Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang.

“Pernyataan seorang JR, yang di podcast disalah satu media, itu seolah mendiskreditkan pemerintah kota Manado dibawah kepemimpinan pak Walikota Andrei Angouw dan pak Wakil Walikota Richard Sualang, dimasa pandemi saat ini Pemkot Manado masih menyisakan anggaran untuk dana rohaniawan sebesar Rp.2,1 Milliar,” ujar Laluyan, pada Rabu 19 Januari 2021.

Jeane Laluyan yang merupakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana PDI-P (Kepala Baguna PDI-P), mengatakan bahwa JR seharusnya mampu membedakan mana yang namanya bantuan sosial (Bansos) dan mana yang dana intensif.

“Harus bedakan mana Dana Sosial dan mana Dana Insentif. Saya pun sudah berkoordinasi dengan BKSUA dan Kesra mengenai masalah ini, dan saya mendapat penjelasan yang jelas dan masuk akal, karena ini bentuknya dana Insentif bukan Bansos,” ucapnya.

Penjelasan dari BKSUA dan Kesra menurut Laluyan sudah jelas, bahwa Dana Rohaniawan yang diberikan itu berbeda karena situasi jarak, dan intensitas pelayanan yang berbeda.

“Jadi, besaran berbeda karena situasi, jarak, dan intensitas pelayanan berbeda, maka daripada itu dana yang diterima oleh para rohaniawan berbeda. Berdoa saja, jika ekonomi sudah membaik, saya juga orang yang pertama akan mengusulkan bantuan sosial ke tempat ibadah dimaksimalkan. Semoga ini tidak menjadi salah kaprah antara rohaniawan ke pemerintah,” lanjutnya.

Disampaikan Laluyan pula, agar sebaiknya legislator JR bisa langsung berkoordinasi dengan BKSAUA dan Bagian Kesra terkait hal ini, agar tidak menjadi polemik dikalangan publik. (red/TI)*