“Tommy Turangan Tantang Aparat Usut Dana Perjalanan DPRD Sulut: Jika Bermasalah, Tangkap saja dan Proses Hukum”.
TRANSPARANSI INDONESIA.CO.ID, POLITIK, SULUT,- Ketua Umum Pusat Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, melontarkan kritik keras terhadap pola penggunaan anggaran perjalanan Dinas Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang dinilai tidak mencerminkan prinsip efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Dalam pernyataan resmi sebagai Aktivis Antikorupsi dan Pimpinan LSM Nasional, Turangan menegaskan bahwa perjalanan Dinas ke Luar Daerah, termasuk ke Jakarta, terkesan lebih menyerupai Aktivitas keluyuran berbalut agenda formal, tanpa kejelasan manfaat konkret bagi Masyarakat Sulawesi Utara.
“Fenomena perjalanan dinas dengan anggaran besar, tanpa laporan hasil kerja yang transparan, patut dipertanyakan. Pola semacam ini hanya memperlihatkan kecenderungan menghambur-hamburkan uang rakyat,” tegas Turangan kepada wartawan, Selasa (17/2/2026).
Menurutnya, Sulawesi Utara memiliki potensi sumber daya, pendidikan, serta pusat pengembangan kapasitas yang sangat memadai. Keberadaan Universitas Sam Ratulangi dinilai sudah cukup menjadi rujukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tanpa harus menghabiskan anggaran besar untuk kegiatan serupa di luar daerah.
“Fasilitas pendidikan, riset, serta pengembangan kompetensi tersedia di daerah sendiri. Namun sebagian anggota legislatif justru memilih bepergian jauh dengan biaya besar. Sikap seperti itu sulit dipahami secara rasional,” ujarnya.
Turangan menambahkan, alokasi dana perjalanan dinas semestinya dapat dialihkan untuk mendukung sektor-sektor produktif yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, terutama petani, nelayan, pelaku UMKM, serta kelompok rentan.
Menurutnya, banyak program pemberdayaan ekonomi yang membutuhkan dukungan anggaran berkelanjutan, namun justru kalah prioritas dibandingkan agenda kunjungan kerja yang minim dampak nyata.
“Dana publik seharusnya memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Ketika anggaran justru habis untuk perjalanan tanpa arah jelas, kerugian sosial menjadi tidak terhindarkan,” kata Turangan.
Dalam pernyataannya, Turangan juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah pusat. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berulang kali menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat sasaran, terutama untuk mendukung masyarakat miskin dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
Namun, semangat penghematan tersebut dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam praktik pengelolaan anggaran di tingkat daerah, khususnya pada lembaga legislatif sulawesi utara.
“Pemerintah pusat berjuang menjaga disiplin fiskal, sementara sebagian legislator daerah justru menunjukkan pola konsumtif. Ketimpangan sikap tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik,” ujarnya.
Lebih jauh, Turangan secara tegas meminta aparat penegak hukum untuk tidak bersikap pasif dalam menyikapi persoalan anggaran perjalanan dinas dprd.
Ia mendorong Kepolisian dan Kejaksaan agar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan lembaga legislatif daerah.
“Penegak hukum perlu bersikap proaktif. Jangan menunggu laporan resmi atau tekanan publik. Lakukan penyelidikan terhadap aliran dana perjalanan dinas, periksa laporan pertanggungjawaban, serta telusuri potensi penyimpangan,” tegasnya.
Turangan menambahkan, apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang atau praktik koruptif, aparat penegak hukum harus bertindak tegas tanpa pandang bulu.
“Jika terbukti ada aliran dana tidak jelas, proses hukum harus berjalan. Tangkap, adili, dan berikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Turangan juga menekankan pentingnya menjaga citra dan integritas lembaga penegak hukum di mata masyarakat. Menurutnya, keberanian aparat dalam menindak dugaan penyimpangan anggaran akan menjadi tolok ukur kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Pemberantasan korupsi memerlukan konsistensi. Ketegasan aparat menjadi bukti bahwa hukum benar-benar berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan elite,” ujarnya.
Ia mengingatkan, sikap permisif terhadap pemborosan anggaran berpotensi menciptakan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan daerah.
Sebagai penutup, Turangan mengajak seluruh anggota DPRD sulawesi utara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja serta prioritas penggunaan anggaran. Ia menilai, wakil rakyat seharusnya lebih fokus pada kegiatan yang memberi dampak langsung bagi pembangunan daerah.
“Legislator dipilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar menjalankan agenda formal. Program kerja perlu menyentuh persoalan riil masyarakat, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai sikap resmi Ketua Umum Pusat AMTI dalam rangka mendorong transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan publik.
(kontributor sulut, Wahyudi barik)