Maluku Utara — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menanggapi kritik terbuka yang disampaikan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, terkait lemahnya koordinasi dan absennya kunjungan kerja resmi gubernur ke Pemerintah Kota Ternate sejak dilantik.
Kritik tersebut dilontarkan Tauhid dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kepala Daerah se-Maluku Utara yang digelar di Sahid Bela Hotel, Rabu (17/12/2025).
Di hadapan gubernur dan seluruh kepala daerah, Tauhid menilai hubungan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate belum berjalan optimal.
“Sejak ibu dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara, ibu belum pernah melakukan kunjungan kerja resmi ke Pemerintah Kota Ternate. Padahal ibu tinggal di Ternate,” ujar Tauhid dalam forum tersebut.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sherly Tjoanda membantah pernyataan Wali Kota Ternate. Ia menegaskan bahwa dirinya pernah melakukan kunjungan ke Kota Ternate dalam agenda resmi bersama Menteri Hukum, namun saat itu Wali Kota Ternate tidak berada di tempat.
“Saya pernah kunjungan ke kelurahan bersama Pak Menteri Hukum waktu itu, tapi Pak Wali Kota tidak hadir. Yang ada hanya ibu lurah, Pak Sekda tidak ada, Pak Wali pun tidak ada,” ujar Gubernur Sherly.
Menurut Sherly, dirinya sempat menanyakan langsung kepada lurah setempat terkait ketidakhadiran pimpinan Pemerintah Kota Ternate. Dari informasi yang diterimanya, Wali Kota Ternate memang tidak berada di lokasi.
“Saya bertanya ke Pak Lurah, katanya Pak Wali tidak hadir. Saya juga merasa tidak enak dengan pihak Kementerian Hukum, karena itu bukan wilayah kewenangan saya, melainkan wilayah Pemerintah Kota Ternate,” katanya.
Gubernur Sherly menilai kejadian tersebut menjadi pelajaran penting agar ke depan tidak terjadi lagi miskomunikasi antarlevel pemerintahan.
Ia menekankan pentingnya peran protokol, terutama di tingkat provinsi, dalam membangun komunikasi yang lebih intensif dengan protokol kabupaten dan kota.
“Ke depan harus ada komunikasi yang lebih baik, terutama dari protokol provinsi. Jika kegiatan dilakukan oleh kementerian, apalagi sifatnya mendadak, harus segera menghubungi dan mengonfirmasi kepada protokol kabupaten/kota terkait, supaya tidak terjadi miskomunikasi,” tegasnya.
Ia berharap ke depan sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate dapat berjalan lebih solid, mengingat Ternate memiliki posisi strategis sebagai ibu kota provinsi. Gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah untuk mengedepankan komunikasi terbuka demi kelancaran agenda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. (Tim)*
