Kampar, Transparansiindonesia.co.id Masyarakat Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Riau, menyoroti kepemimpinan Kepala Desa Zulfan Alwi terkait dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa selama beberapa tahun terakhir.
Hal tersebut diungkapkan oleh sejumlah warga kepada pewarta. Warga menilai bahwa berbagai program desa sejak tahun 2019 hingga 2025 tidak dikelola secara terbuka kepada masyarakat.
Salah satu sorotan utama adalah terkait penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diduga tidak melalui musyawarah desa. Warga menyebut bahwa TPK ditunjuk langsung dan bahkan melibatkan pihak keluarga, termasuk ayah kandung dari Sekretaris Desa (Sekdes) Rafika, yang dinilai sarat kepentingan pribadi.
“Penunjukan TPK ayah kandung sekdes rafika tidak transparan dan tidak melibatkan perangkat desa secara keseluruhan. Ini terkesan ada kepentingan tertentu,” ungkap salah seorang warga.
Selain itu, warga juga mempertanyakan bumdes pengadaan serai wangi pada tahun 2019 yang diduga telah dijual tanpa adanya laporan terbuka terkait hasil penjualannya. Hingga kini, masyarakat mengaku tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
Tak hanya itu, program ketahanan pangan berupa pengelolaan ikan juga menjadi sorotan, termasuk kondisi lapangan sepak bola desa yang disebut sudah tiga tahun tidak dapat digunakan. Warga mempertanyakan anggaran perawatan maupun pengadaan rumput lapangan yang dinilai tidak jelas.
“Lapangan bola di Dusun 2 tidak bisa dipakai, padahal ada anggaran untuk itu. Berapa biaya yang dihabiskan juga tidak pernah dijelaskan berapa nominal yang telah di habiskan dan berapa sisa nominalnya,” tambah warga.
Masyarakat juga menyinggung terkait Peraturan Desa (Perdes) mengenai biaya Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dinilai perlu diperjelas transparansinya.
Kekecewaan warga terhadap kepemimpinan desa disebut bukan hal baru. Sebelumnya, kantor desa sempat dikunci oleh masyarakat sebagai bentuk protes atas kinerja kepala desa yang dinilai tidak maksimal.
“Kami sangat menyayangkan sikap kepala desa Zulfan Alwi dan Sekdes Rafika yang tidak transparan dalam mengelola dana desa yang bersumber dari uang negara,” tegas warga.
Melalui pemberitaan ini, masyarakat berharap agar seluruh dugaan tersebut dapat menjadi perhatian publik serta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut bahkan kejaksaan agung hadir tau”, tutup warga.
HT