“Pelantikan DPP Pro 08 Garuda Sulut, Anthon Kojansow serukan organisasi kritis dan berintegritas”.
TRANSPARANSI INDONESIA.CO.ID, SERBA-SERBI,SULAWESI UTARA,- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Proteksi Sulawesi 08 Garuda atau Pro 08 Sulawesi Utara, resmi memiliki Jajaran Kepengurusan baru setelah prosesi pelantikan sekaligus pengukuhan dilaksanakan di Sekretariat DPP Pro 08, Jalan Bethesda, Kelurahan Sario, Manado, Selasa (25/8/2026), sekitar pukul 14.00 WITA.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum DPP LSM Proteksi Sulawesi 08 Garuda, Anthon Kojansow, SH., MH., yang sekaligus mengukuhkan Jemmy Rumeser sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Pro 08 Sulawesi Utara.
Pelantikan berlangsung dalam suasana tertib, aman, serta penuh semangat kebersamaan. Sejumlah unsur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro 08 dari berbagai wilayah di Sulawesi Utara turut hadir menyaksikan langsung rangkaian pengukuhan kepengurusan.
Kehadiran jajaran pengurus daerah tersebut memperlihatkan bahwa konsolidasi organisasi terus berjalan. Momentum pelantikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi bagian penting dalam memperkuat struktur kelembagaan sekaligus menyatukan langkah seluruh jajaran Pro 08 dalam menjalankan program organisasi di tengah masyarakat.
Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suasana kemudian dilanjutkan dengan lagu Mars Pro 08 yang membangkitkan semangat seluruh peserta untuk menjalankan tugas organisasi berlandaskan komitmen, integritas, kepedulian sosial, serta keberanian menyuarakan aspirasi masyarakat.
Setelah rangkaian pembukaan, prosesi pelantikan pengurus dilaksanakan oleh Ketua Umum DPP. Sejumlah pengurus daerah turut menerima pengukuhan dalam kesempatan tersebut sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi Pro 08 di Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP LSM Proteksi Sulawesi 08 Garuda, Anthon Kojansow,SH.,MH menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan harus dimaknai sebagai awal dari tanggung jawab yang lebih besar.
Menurut Anthon, jabatan dalam organisasi masyarakat bukan sekadar posisi administratif ataupun simbol kepemimpinan. Setiap orang yang menerima mandat organisasi memiliki kewajiban moral untuk bekerja, menjaga kepercayaan, serta membangun hubungan konstruktif dengan masyarakat maupun berbagai pemangku kepentingan.
Ia mengingatkan seluruh pengurus agar tidak menjadikan organisasi sebagai ruang untuk mengejar kepentingan pribadi. Pro 08, kata Anthon, harus mampu menunjukkan karakter organisasi masyarakat yang memiliki keberpihakan terhadap kepentingan publik tanpa kehilangan sikap kritis terhadap berbagai persoalan sosial.
“Pelantikan bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari tanggung jawab. Ketika seseorang diberikan kepercayaan menduduki posisi dalam organisasi, ada amanah yang harus dijalankan. Jabatan bukan untuk dibanggakan, tetapi harus dibuktikan melalui kerja nyata,” tegas Anthon.
Dirinya juga meminta jajaran pengurus DPP maupun DPD agar membangun komunikasi secara terbuka, menjaga soliditas internal, serta mengedepankan mekanisme organisasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
Anthon menilai kekuatan sebuah organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya anggota, tetapi oleh kualitas sumber daya manusia, konsistensi menjalankan program, keberanian menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab, serta kemampuan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Organisasi harus hadir ketika masyarakat membutuhkan pendampingan. Kita harus mampu mendengar keluhan masyarakat, melihat persoalan secara objektif, kemudian menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang benar. Kritik boleh keras, tetapi harus tetap berdasarkan fakta, data, serta aturan yang berlaku,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anthon meminta pengurus Pro 08 Sulawesi Utara menjaga nama baik organisasi. Setiap tindakan anggota, menurutnya, akan membawa konsekuensi terhadap citra lembaga sehingga seluruh jajaran wajib mengedepankan etika, profesionalitas, serta tanggung jawab.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kemitraan dengan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga negara, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, akademisi, media massa, serta berbagai elemen masyarakat.
Kemitraan tersebut bukan berarti organisasi kehilangan fungsi kontrol sosial. Sebaliknya, komunikasi yang baik dinilai dapat menciptakan ruang dialog sehingga setiap persoalan publik dapat dikawal secara objektif dan tidak berkembang menjadi konflik yang tidak produktif.
“Kita harus menjadi organisasi yang kritis, tetapi tetap konstruktif. Jangan mudah membuat kesimpulan tanpa data. Jangan pula menyampaikan informasi yang belum terverifikasi. Setiap langkah organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Anthon.
Ketua Umum DPP Pro 08 tersebut juga mengingatkan pengurus daerah agar aktif menjalankan konsolidasi hingga tingkat bawah. Menurutnya, keberadaan organisasi harus dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya terlihat melalui kegiatan rapat maupun agenda internal.
Pihaknya berharap kepengurusan baru mampu menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk bidang sosial, hukum, pemberdayaan masyarakat, pengawasan kebijakan publik, serta penguatan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Sementara itu, pengukuhan Jemmy Rumeser sebagai Sekretaris Jenderal DPP LSM Proteksi Sulawesi 08 Garuda Sulawesi Utara menjadi salah satu bagian penting dalam agenda organisasi tersebut.
Posisi Sekretaris Jenderal memiliki peran strategis dalam memastikan roda organisasi berjalan secara administratif maupun organisatoris. Sekjen dituntut mampu membangun koordinasi antarpengurus, menjaga komunikasi internal, mengawal agenda organisasi, serta memastikan setiap keputusan dapat diterjemahkan menjadi program kerja.
Jemmy Rumeser dipandang memiliki tanggung jawab besar untuk membantu Ketua Umum dalam menggerakkan organisasi secara lebih terstruktur. Tugas tersebut membutuhkan kemampuan komunikasi, ketelitian administrasi, konsistensi koordinasi, sekaligus komitmen terhadap garis besar perjuangan organisasi.
Dalam sambutannya, Jemmy menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan bahwa amanah sebagai Sekretaris Jenderal akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan kepentingan organisasi.
“Kepercayaan yang diberikan kepada saya merupakan amanah besar. Saya tidak melihat jabatan Sekretaris Jenderal sebagai sebuah kebanggaan pribadi, tetapi sebagai tanggung jawab untuk membantu membangun organisasi agar semakin tertib, solid, profesional, serta mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat,” ujar Jemmy.
Ia menyampaikan bahwa pengurus DPP harus mampu menjadi motor koordinasi bagi seluruh jajaran organisasi di Sulawesi Utara. Menurutnya, komunikasi menjadi faktor penting dalam menjaga kesatuan langkah, terutama ketika organisasi memiliki struktur kepengurusan yang tersebar di berbagai daerah.
Jemmy juga mengajak seluruh pengurus untuk menghilangkan perbedaan kepentingan yang dapat menghambat program organisasi. Setiap kader, menurutnya, memiliki posisi penting dalam membangun kekuatan kelembagaan.
“Tidak ada organisasi yang dapat berjalan hanya dengan mengandalkan satu atau dua orang. Semua membutuhkan kerja bersama. Karena itu, saya mengajak seluruh jajaran DPP maupun DPD untuk membangun komunikasi, saling menghargai, serta menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing,” katanya.
Dirinya menambahkan, Pro 08 harus mampu membangun citra sebagai organisasi masyarakat yang memiliki integritas. Setiap kegiatan, advokasi, maupun penyampaian aspirasi harus dilakukan secara terukur sehingga organisasi tidak hanya dikenal karena kritik, tetapi juga mampu menghadirkan solusi.
Jemmy berharap kepengurusan baru dapat segera melakukan konsolidasi internal dan menyusun agenda kerja yang realistis, terukur, serta memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Pelantikan pengurus DPP sekaligus pengukuhan sejumlah unsur kepengurusan daerah menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi Pro 08 di Sulawesi Utara.
Kehadiran perwakilan dari berbagai daerah memperlihatkan adanya komitmen bersama untuk membangun organisasi secara lebih terarah. Struktur yang solid akan menjadi modal utama dalam melaksanakan program kerja sekaligus menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan.
Dalam konteks organisasi masyarakat sipil, konsolidasi bukan hanya berkaitan dengan penguatan struktur, tetapi juga menyangkut penyamaan persepsi mengenai tujuan organisasi, pembagian tugas, mekanisme komunikasi, serta batas-batas kewenangan masing-masing pengurus.
Pro 08 diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara fungsi kontrol sosial dengan prinsip kemitraan. Kritik terhadap kebijakan publik harus disampaikan secara bertanggung jawab, sementara dukungan terhadap program pemerintah dapat diberikan sepanjang memiliki manfaat bagi masyarakat.
Momentum pelantikan tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya fase baru bagi DPP Pro 08 Garuda Sulawesi Utara. Pengurus yang telah menerima mandat dituntut membuktikan kepercayaan melalui kerja nyata, bukan sekadar aktivitas organisasi yang bersifat formal.
Anthon Kojansow kembali menegaskan bahwa seluruh jajaran harus mampu menjaga marwah organisasi. Menurutnya, setiap pengurus memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperlihatkan bahwa LSM dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial, pembangunan, serta pengawasan publik.
“Kalau kita ingin organisasi dihormati, maka kita harus terlebih dahulu menunjukkan sikap yang dapat dihormati. Integritas harus menjadi fondasi. Jangan membawa nama organisasi untuk kepentingan pribadi. Mari kita bangun Pro 08 dengan kerja nyata, komunikasi yang baik, keberanian, serta tanggung jawab,” pungkasnya.
Dengan berakhirnya prosesi pelantikan, seluruh pengurus resmi mengemban mandat masing-masing. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kepengurusan baru menerjemahkan semangat pelantikan menjadi program konkret, membangun jaringan kerja yang kuat, serta menghadirkan keberadaan Pro 08 secara nyata di tengah masyarakat Sulawesi Utara.
(kontributor sulut, Wahyudi barik)