JAKARTA, TI – Polemik terkait pengelolaan makan bergizi gratis (MBG) ikut menjadi perhatian lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI).
Program MBG, adalah program yang turut menyedot anggaran negara yang sangat besar yang berdampak pada pemangkasan transfer ke daerah, dan pengurangan anggaran dana desa.
Selain program MBG, pembentukan koperasi desa merah putih, juga merupakan salah satu yang menyedot anggaran negara sangat besar.
Ketua umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa program makan bergizi gratis sebaiknya diganti dengan uang tunai yang dapat berikan langsung ke orang tua dari setiap anak.
Karena menurut Turangan, program MBG lebih sering terdapat permasalahan seperti terjadinya keracunan makanan di beberapa tempat.
Ia pun mengatakan bahwa masyarakat lebih cenderung MBG tersebut diganti dengan uang tunai yang lebih tepat sasaran.
Karena, selera dan kemauan anak untuk makan lebih diketahui oleh orang tua mereka sendiri, jadi biarkan orang tua yang mengelola anggaran, memasak untuk anak mereka yang lebih paham dengan selera anak, namun tentunya dengan memenuhi standar gizi.
Karena dijelaskan Turangan, dengan memberikan uang kepada orang tua anak, akan lebih efisien karena sudah tidak perlu lagi ada dapur MBG, tidak ada sewa pakai dapur, gaji SPPG, dan lainnya.
“Sehingga anggaran untuk MBG lebih tepat sasaran, lebih efisien dan lebih efektif,” ujar Turangan.
Lanjutnya, program MBG terlihat juga lebih menguntungkan pihak ketiga, karena menurut investigasi timnya dilapangan, dibeberapa tempat banyak makanan yang dibagikan kepada siswa tidak dimakan sampai habis.
Begitupun dengan program koperasi desa merah putih, menurut Turangan yang seharusnya lebih diperhatikan dan dikembangkan adalah badan usaha milik desa (BUMDes).
Karena keberadaan BUMdes sudah lama dan akan lebih mengakomodir potensi-potensi desa dengan berbagai usaha yang akan dijalankan dan dilaksanakan.
Banyak BUMDes yang telah memberikan dampak bagi perkembangan desa dan itu seharusnya yang lebih diperhatikan untuk mendapatkan suntikan dana.
Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai tentang yang menentang dan meniadakan program MBG dan Kopdes adalah melanggar HAM, langsung disoroti oleh LSM-AMTI.
Dikatakan Turangan, Menteri HAM Natalius Pigai tidak memikirkan korban keracunan MBG, apakah korban juga melanggar HAM apabila mereka menentang dan ingin agar MBG ditiadakan..?
“Dengan banyak terjadinya keracunan makanan pada program MBG seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah, akan lebih efisien dan efektif apabila MBG diganti dengan uang tunai yang diberikan ke orang tua siswa, begitupun dengan pernyataan menteri HAM, ia tak paham kondisi dilapangan dan seharusnya seorang menteri tak perlu ngomong seperti itu,” tegas Tommy Turangan SH. (T2)*