Melalui Putusan MA, Keluarga Cendana Harus Bayar 4,3 Trilliun Kepada Negara

by -467 views
Jakarta, transparansiindonesia.co.id – Putusan Mahkamah Agung (MA) atas permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan pemerintah terhadap Yayasan keluarga mantan presiden Soeharto (Supersemar) telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat.

Demikian disampaikan Jurubicara Mahkamah Agung Suhadi saat konfrensi pers dikantornya, Selasa (11/8).

Itu artinya kata Suhadi, Yayasan Supersemar tidak dapat melakukan upaya hukum apapun untuk mengoreksi putusan MA.

“PK menurut MA hanya bisa dilakukan satu kali, baik pidana maupun perdata. Putusan PK tidak boleh diajukan PK,” tegas Suhadi

MA sebelumnya telah mengeluarkan putusan atas permohonan kasasi yang diajukan Presiden RI, yang diwakili Jaksa Agung, atas tergugat I, yaitu mantan Presiden RI, HM Soeharto  dan tergugat II, yaitu Yayasan Supersemar. Namun, dalam putusan itu terjadi salah ketik nominal angka ganti rugi yang harus dibayarkan tergugat.

Baca juga:  Serda Sutikno Bersama sama Dengan Bpk Kepala Kampung, Anggota Panwascam, Anggota PPS Dan Aparatur Kampung Menghimbau Warga Kampung Menanga Jaya Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ,Menghimbau Agar Masyarakat Memakai Masker

Setelah diperbaiki dalam pemeriksaan PK, Soeharto dan ahli warisnya serta Yayasan Supersemar harus membayar 315 juta dolar AS dan Rp 139,2 miliar kepada negara. Apabila 1 dolar AS sama dengan Rp 13.500, uang yang dibayarkan mencapai Rp 4,25 triliun ditambah Rp 139,2 miliar atau semuanya Rp 4,389 triliun.

Kasus ini bermula ketika pemerintah menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar atas dugaan penyelewengan dana beasiswa. Dana yang seharusnya disalurkan kepada siswa dan mahasiswa itu justru diberikan kepada beberapa perusahaan, di antaranya PT Bank Duta 420 juta dollar AS, PT Sempati Air Rp 13,173 miliar, serta PT Kiani Lestari dan Kiani Sakti Rp 150 miliar. Negara mengajukan ganti rugi materiil 420 juta dolar AS dan Rp 185 miliar serta ganti rugi imateriil Rp 10 triliun.

Baca juga:  DR.Johanis Siahaya Tegaskan Gereja Harus Jadi Berkat Bagi Sesama, Jangan Jadi Eksklusif

Pada 27 Maret 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus Yayasan Supersemar bersalah menyelewengkan dana. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa yang belum puas kemudian mengajukan kasasi.

(red)*