Pemkab Labuhanbatu Saksikan Penandatanganan MOU Penyelenggaraan MPP Secara Daring

by -50 views

Labuhanbatu, Transparansi Indonesia.co.id Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) turut menyaksikan Penandatangan MOU (Nota Kesepahaman) Penyelenggaraan MPP secara Daring di Ruang Rapat DPMPTSP, Selasa (28/06/2022).

Mal Pelayanan Publik (MPP) dirancang oleh KEMENPAN RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat, penyederhaan dan prosedur serta integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik.

Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya secara daring menyampaikan, Reformasi Birokrasi merupakan salah satu program besar dan strategis pemerintah. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan dengan pendekatan yang inovatif, tematik, kreatif, berdampak luas yang dirasakan langsung oleh Masyarakat.

Baca juga:  Secara Aklamasi Alwin Ibrahim Resmi Ditunjuk Sebagai Ketua DPC PJS Kabupaten Gorontalo

Pemerintah bertanggungjawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, kepada warga negara”ujar wapres.

Pengurusan akte kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak, hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana.

Mal Pelayanan Publik (MPP) diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, dan meningkatkan investasi di daerah.

Oleh karena itu MPP seyogyanya segera terbangun diseluruh daerah Indonesia.
Jumlah MPP yang telah diresmikan pada saat ini baru mencapai 57 MPP diseluruh Indonesia.

Dengan demikian kita masih banyak memiliki pekerjaan rumah untuk menyediakan MPP pada setiap daerah”jelas Wapres.

Baca juga:  Bhabinkamtibmas Sosialisasi Karhutla di Way Kanan

Keberhasilan penyelenggaraan MPP di Kabupaten/Kota dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Reformasi Birokraksi Nasional.

Sebelum menutup sambutan, Wapres menyampaikan Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan salah satu langkah penting mewujudkan komitmen kita untuk merealisasikan tugas dan amanat reformasi birokrasi. Saya minta penandatangan Nota Kesepahaman tidak simbolis mata, tetapi benar-benar diwujudkan. Guna percepatan pembangunan MPP.

Saya mengapresiasi Kepala Daerah yang telah menyelenggarakan maupun sedang mempersiapkan MPP di daerahnya masing-masing. Semoga apa yang kita upayakan selama ini, berdampak nyata bagi peningkatan Rakyat Indonesia” tutup Wapres.

Turut Hadir Menyaksikan secara Daring Kepala Dinas Penanaman Modal PPTSP H. Turing Ritonga beserta Jajaran, Kepala Dinas PU Muhammad Saprin, Perwakilan Dispenda.

(Ok.Lubis).