Jakarta, transparansiindonesia.co.id – Kelurga korban mutilasi yang terjadi di Kabupaten Mimika, Papua, dengan difasilitasi oleh Tim DPR Papua bertemu dan beraudiensi dengan ketua Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas RI) Benny Josua Mamoto.
Pertemuan atau audiensi tersebut, dilaksanakannya pada Jumat 2 September 2022 di Mimika, Papua.
Keluarga korban sendiri, didampingi oleh Anggota komisi 1 Laurenzus Kadepa, dan Pas Nirigi, Wakil Ketua Kelompok Khusus DPR Papua Yakoba Lokbere dan anggota DPR Papua Namantus Gwijangge.
Mewakili pihak keluarga korban mutilasi, Anggota komisi 1 DPR Papua Laurenzus Kadepa mengatakan bahwa pihaknya bersama keluarga korban beraudiensi dengan Ketua Kompolnas Republik Indonesia Benny Josua Mamoto (BJM), dimana pihak keluarga berharap agar kasus pembunuhan disertai mutilasi dapat diusut tuntas dan transparan, dan para pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku di republik ini.
Kadepa pun menyampaikan terimakasih kepada pihak Kompolnas melalui Ketua Kompolnas Benny Josua Mamoto yang sudah bersedia meluangkan waktu beraudiensi dengan Tim DPR Papua bersama keluarga korban, dan sudah mendengarkan berbagai keluhan dan harapan dari keluarga.
Setelah bertemu dan menyampaikan keluhan dan keinginan keluarga korban terkait kasus tersebut, Kadepa berharap agar Kompolnas RI dapat menindak-lanjuti dan keluarga korban mendapatkan keadilan, apalagi menurutnya Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar kasus tersebut dapat secepatnya dituntaskan dan dengan diungkap secara transparan.
“Keempat korban ini dibunuh dengan cara yang keji. Tubuh mereka dimutalasi, dimasukkan ke dalam karung bersama batu dan dibuang di sungai. Namun potongan tubuh korban ditemukan warga. Ini peristiwa luar biasa yang menyita perhatian publik. Tidak hanya di Papua, juga secara nasional,” ujarnya.
Katanya, orang Papua dibunuh dengan ditembak dan cara-cara kekerasan lainnya, itu sudah sering terjadi. Akan tetapi, apabila dibunuh dan mutilasi, kemudian bagian tubuhnya dibuang, baru kali ini.
Kadepa mengatakan, mewakili keluarga berharap agar Kompolnas dapat mengawal kasus tersebut, karena dalam proses pengungkapan kasus diduga banyak kejanggalan yang terjadi, dimana dalam visum dan otopsi keluarga tidak dilibatkan, dan juga motif dan kronologi yang berubah.
Awalnya kepolisian menyebut ada dugaan akan terjadi transaksi jual beli senjata atau amunisi, kemudian berubah menjadi perampasan atau perampokan uang milik korban.
“Keluarga membantah korban bagian KKB atau simpatisan KKB, karena mereka masyarakat sipil biasa. Itu juga diperkuat pernyataan Penjabat Bupati Nduga,” kata Kadepa.
Kadepa mengapresiasi Polres Mimika yang berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku, termasuk dugaan keterlibatan enam oknum anggota TNI Angkatan Darat (AD), di antaranya berpangkat perwira.
Ia mengatakan, apabila motifnya perampokan uang milik korban, mengapa mereka mesti dimutilasi. Keluarga korban tidak sepenuhnya yakni sehingga meminta kasus ini diungkap secara transaparan.
Ditambahkan Kadepa bahwa pihaknya memberikan penguatan dalam proses hukum ini kepada keluarga korban dan masyarakat Nduga pada umumnya. Sebab keempat korban adalah warga asal Nduga.
(red/T2)*
