Jakarta, transparansiindonesia.co.id – Perhatian terhadap percepatan pembangunan Ibukota Negara terus ditunjukkan dan digenjot percepatannya, dimana lembaga kajian nusantara (LKN) yang merupakan suatu organisasi para ahli di bidangnya yang sangat peduli dengan percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang saat ini sedang dilakukan pembangunan oleh presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin, ditunjukkan keseriusannya.
Dimana LKN menggandeng dan sekaligus mengajak kepada para pejabat yang ada di pedesaan yang tergabung dalam bendera Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk ikut serta berkontribusi, mendukung dan mensupport serta ikut mensosialisasikan dan mengsukseskan pembangunan IKN Nusantara tersebut.
Untuk itu, LKN yang juga sudah mendirikan perusahaan untuk turut mempercepat pembanguan IKN yakni PT Inti Kreasindo Nusantara itu menggandeng Apdesi untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman secara bersama-sama.
MoU ini ditandatangani oleh Ketua Umum LKN, Samsul Hadi dan Direktur Eksekutif Apdesi Sunan Bukhari serta disaksikan oleh para pengurus pusat LKN yang merupakakan para tokoh dan pakar-pakar di bidangnya serta Presiden Direktur PT IKN, Revli Mandagie, di Gedung LKN, Jakarta, Kamis (15/9/2022).
Dalam sambutannya, Samsul Hadi menegaskan pentingnya semua pihak untuk wajib terlibat menyukseskan pembangunan IKN Nusantara yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu. Apalagi amanat untuk pembangunan IKN Nusantara itu sudah dimandatkan dalam satu Undang-Undang.
Dalam hal ini, LKN yang terdiri dari para ahli dan professional di bidangnya itu tentu saja aktif terlibat untuk menyukseskan pembangunan ini dengan sederet inovasinya yang akan ditawarkan nantinya. Dan tentu saja jajaran Apdesi yang merupakan pemerintahan yang paling bersentuhan langsung dengan pembangunan IKN dituntut untuk berkontribusi langsung.
“Dengan MoU ini, kita harapkan ada titik temu untuk implementasi dari inovasi karya anak bangsa ini baik di LKN dan Apdesi. Dan kita implementasikan ke program yang dapat menunjang pembangunan IKN itu,” tandas Samsul dalam sambutannya itu.
“Kita pahami selama ini, semua Presiden RI termasuk Presiden pertama Soekarno, mewacanakan dan merencanakan untuk pindah ibukota, akan tetapi baru Presiden sekarang yakni Pak Jokowi yang memulai dan melakukannya (pindah ibukota). Untuk itu, kita harus sosialisakan dan sukseskan,” tegas Samsul lagi.
Sejauh ini, kata dia, LKN sendiri terus mendorong untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berkarakter. Sehingga dengan adanya SDM unggul yang berkarakter yang ada di LKN ini diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan di Indonesia ini.
Menurut Samsul, pentingnya melibatkan Apdesi yakni bersama-sama menyukseskan pembangunan IKN ini memang tak lepas dari tujuan suatu negara merdeka yang ingin menyejahterakan rakyatnya. Dan kesejahteran masyarakat di satu negara akan terlihat jika masyarakat di desa-desa itu juga sejahtera.
“Bagi masyarakat desa itu, masyarakatnya itu cukup tiga hal saja yang perlu dipenuhi yakni sandang, pangan, dan papan. Kalau itu sudah terpenuhi sudah sejahtera,” ujarnya. Samsul sendiri sejak dulu mengaku dekat dengan Apdesi, apalagi selalu menngikuti perkembangan Apdesi sejak pertama kali didirikan pada tahun 2005 itu.
Apdesi sendiri menyambut baik MoU ini. Disebutkan oleh Direktur Eksekutif Apdesi Sunan Bukhari, Apdesi kembali menyatakan komitmennya untuk turut menyukseskan pembangunan IKN Nusantara itu. Sehingga dengan adanya MoU ini menjadi langkah positif yang perlu didukung bersama-sama.
“Ini (ikut menyukseskan IKN) juga bagian dari tugas Apdesi dan perlu disukseskan bersama-sama. Dan MoU dengan LKN ini juga sebagai bentuk untuk memikirkan nasib bangsa ke depan,” katanya di tempat yang sama. “Karena tanpa melibatkan masyarakat desa, pembangunan IKN juga akan sia-sia,” sambungnya berseloroh.
Menurutnya, Apdesi turut bersama-sama untuk menyukseskan program Presiden Jokowi. Apalagi program utama Presiden yang selalu diungkapkan adalah ‘Memangun dari Pinggiran’. “Kita akan selalu bersama-sama dengan Pak Presiden, apalagi program Pak Presiden itu membangun dari pinggirin. Dan tentu saja pembangunan itu diawali dari desa-desa. Karena desa itu aset terbesar di Indonesia,” tandasnya.
Cerita dia, kepala desa merupakan pemimpin tertua di dunia. Sebelum ada kerajaan dan negara dan tentu saja sebelum ada jabatan presiden, sudah ada desa dalam bentuknya waktu itu seperti nagari, kuwuh, dan lainnya. “Jadi ibaratnya, ketika yang lain itu baru memikirkan, kita sudah melakukannya. Karena aksi nyata kita itu di lapangan, termasuk dalam mendukung IKN ini,” tegas Bukhari.
Cuma masalahnya, keluh dia, selama ini banyak kinerja kepala desa yang disorot terkait pengelolaan dana desa yang disebut rawan korupsi dan segala macam. “Pernyataan itu sangat tidak bijak. Kalau kita lihat, dari 74.957 kepala desa yang ada, tapi yang bermasalah dengan hukum itu tak sampai 1 pesen, hanya 0,01 persen saja,” tegas dia.
Bagi dia, selama ini kontribusi para kepala desa dan perangkatnya itu sudah sangat konkret. “Jadi, kami sangat berterima kasih diajak bersama-sama (dalam MoU ini). Karena kami ini bukan lagi di tataran gagasan tapi sudah berbuat,” tandas Bukhari.
Maksimalkan Peran Swasta
Di tempat yang sama, Revli menegaskan rasa syukurnya program pembangunan IKN ini sudah dituangkan dalam satu UU. Untuk diketahui, DPR sendiri sudah mengesahkan UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).
“Alhamdulillah IKN Nusantara itu ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan menjadi UU. Ini luar biasa. Dan hari ini, tiga mitra strategis (LKN, Apdesi, dan PT IKN) akan ambil bagian dalam tahapan pembangunan IKN ini,” kata Revly.
Kata dia, “Sedikit banyaknya semua sudah tahu, bahwa ke depan pembangunan IKN itu merupakan harapan kita semua, bukan hanya sebatas ibu kota Negara yang ada saat ini. Tidak seperti city yang salam ini kita kenal, seperti Tokyo, Beijing, Los Angeles, New York, dan kota-kota lainnya. Tapi wujud IKN itu lebih dari yang sekarang kita kenal, buka hanya kota metropolitan biasa. Namun jauh ke depan, sebagai kota masa depan.”
Dia pun mengingatkan pentingnya pembanguan IKN Nusantara itu digarap bersama-sama. Sebab, proyek IKN itu tidak 100 persen dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melainkan hanya 20 persen dari APBN dan 80 persen digarap oleh pihak swasta.
“Konteks pembangunan ini jadi catatan sendiri, karena pola pembiayaan itu sebanyak 80 persen swasta dan 20 persen APBN. Swasta ya kita ini. Menjadi kewajiban kita bagaimana perwujudan rancangan IKN ini kita ambil bagian,” tandas dia.
“Di sini, ada Apdesi, ada para ahli kontruksi, dan lainnya. Dan LKN ini yang punya komite banyak sekali lebih dari 30 sektor apa saja sudah dikaji oleh LKN. Jadi catatan penting itu adalah keterlibatan dari semua pihak. Terutama dr desa atau Apdesi ini. Jd dari desa membangun kota. Ini menjadi catatan penting,” pungkas Revli.
(red/T2)*
