Jakarta, transparansiindonesia.co.id – Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (LSM-AMTI) meminta agar aparat penegak hukum (APH) melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terkait dugaan adanya transaksi mencurigakan dalam kementerian keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP LSM-AMTI Tommy Turangan SH.
Dimana dijelaskan Turangan bahwa sebagaimana apa yang dibeberkan oleh Susno Duadji yang merupakan mantan Kabareskrim terkait asal muasal data laporan pusat pelaporan analisis transaksi keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan di Kemenkeu-RI.
“Dari apa yang dibeberkan oleh Pak Susno Duadji bahwa data transaksi sekitar Rp. 300 Triliun tersebut berasal dari data intelijen yang sangat akurat,” ujar Tommy Turangan.
Maka dari itu, Tommy Turangan meminta agar Aparat Penegak Hukum untuk masuk dan menyelidiki transaksi mencurigakan dengan nilai yang fantastis tersebut.
Karena, anggaran senilai Rp. 300 triliun rupiah, dikatakan Turangan apabila dibagikan atau diberikan bantuan kepada masyarakat miskin tentu akan lebih bermanfaat, atau dianggarkan untuk pembangunan yang menyentuh langsung ke masyarakat.
“APH harus selidiki transaksi mencurigakan bernilai triliunan rupiah tersebut, bayangkan saja apabila dana tersebut di berikan bantuan kepada masyarakat atau dianggarkan untuk pembangunan yang menyentuh langsung ke masyarakat, pasti akan sangat terasa dampak manfaatnya,” tegas Turangan.
(T2)*
