Manado, Transparansi Indonesia.co.d Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pdt Lucky Rumopa STh mengecam putusan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia terkait penetapan anggota KPU kabupaten kota yang dinilai tidak mengedepankan kearifan lokal daerah Sulawesi Utara.
Menurut Pak Lucky, KPU adalah salah satu lembaga yang dibentuk untuk urusan Pemilu yang salah satu tujuan utama adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga stabilitas keamanan daerah serta memperhatikan aspek kearifan lokal
Pak Lucky menilai, putusan putusan KPU RI dalam membentuk organ organ KPU di kabupaten kota, menimbulkan kecurigaan yang luar biasa di kalangan masyarakat termasuk rekrutmen tidak berjalan sebagaimana mestinya, hingga berimplikasi pada potensi kegaduhan.
Kondisi ini menjadi perhatian serius FKUP Sulut sehingga masalah ini ikut dibahas bersama pada rapat formal Forkopimda Sulut.
Tindak lanjut dari situasi ini FKUB telah surati KPU RI. Sehubungan KPU tidak lagi mengedepankan aspek kearifan lokal dalam membentuk jajaran bawah. Dan ini justru sangat mengancam kondisi keamanan di Sulawesi Utara yang telah terjaga.
Apabila situasi ini juga tidak diindahkan, FKUB Sulut secara kelembagaan akan menyampaikan masalah serius ini k Presiden dan Komisi 2 DPR RI.
“Bila tidak diantisipasi, kegaduhan ini berpotensi meledak sehubungan tindakan dan putusan KPU RI yang memunculkan kecurigaan dari masyarakat berpotensi memunculkan kegaduhan lokal yang berimplikasi pada stabilitas keamanan,” ujar Pak Lucky.
Kondisi inilah mendorong kami FKUB Sulut untuk mengambil tindakan tindakan yang meredam kegaduhan.
(Red)
