Bangkinang, TI. Polemik dugaan pencatutan tanda tangan Gubernur Riau dan Bupati Kampar dalam undangan acara penabalan gelar adat Datuk Seri Maharaja Seri Wangsa yang diberikan kepada H. Munasir tanggal 14 September lalu terus menuai sorotan publik.
Saat dikonfirmasi wartawan,22 September terkait kebenaran undangan tersebut, H. Munasir enggan memberikan jawaban. Pesan konfirmasi yang menyinggung soal keabsahan tanda tangan pejabat daerah hingga kini tidak ditanggapi.
Sikap diam H. Munasir justru menimbulkan pertanyaan baru. Publik menilai, sebagai tokoh yang akan menerima gelar adat, H. Munasir seharusnya memberi klarifikasi terbuka agar acara tidak dicurigai sarat kepentingan pribadi maupun politik.
“Kalau beliau diam saja, ini bisa menambah kegaduhan. Padahal masyarakat butuh kejelasan, apakah benar ada izin dari Gubernur dan Bupati, atau memang terjadi pencatutan tanda tangan,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Kampar yang dimintai tanggapan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi baik dari H.Munasir maupun panitia acara adat.
Kasus ini dikhawatirkan dapat menodai marwah adat Kampar, jika benar undangan itu diterbitkan tanpa persetujuan pejabat daerah yang namanya dicatut.
Publik kini menunggu sikap tegas dari Gubernur Riau, Bupati Kampar, serta aparat hukum, apakah dugaan pemalsuan dokumen undangan resmi ini akan dibawa ke ranah penyelidikan. (HT)
