“Royke Anter Tekankan Peran Reses sebagai Jembatan Kebijakan, Infrastruktur Publik Jadi Fokus Bahasan”.
TRANSPARANSIINDONESIA.CO.ID, SULAWESI UTARA,- Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Royke Anter, SE, ME, kembali turun langsung ke Daerah Pemilihannya dalam Agenda Reses Masa Sidang Pertama Tahun 2025.
Kegiatan Tatap Muka ini berlangsung di GMIM Sion Ranomuut, Rabu (3/12/2025), dan dihadiri Ratusan Warga dari berbagai Jemaat serta unsur Pemerintah Kelurahan.
Acara dimulai dengan ibadah bersama, menghadirkan suasana hangat sebelum memasuki sesi dialog terbuka yang menjadi inti agenda reses. Warga Manado Timur 2 nampak antusias menyampaikan berbagai keluhan pembangunan, terutama masalah infrastruktur dasar.
Dalam pemaparannya, Royke Anter menegaskan bahwa reses merupakan bagian penting dari tugas konstitusional anggota DPRD untuk kembali ke masyarakat dan menyerap dinamika di lapangan.
“Reses memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan nyata mereka. Tugas kami memastikan setiap aspirasi tercatat, diolah, dan diperjuangkan dalam kebijakan daerah,” ujar Anter.
Ia menekankan bahwa agenda seperti ini menjadi jembatan formal antara masyarakat dan lembaga legislatif agar perencanaan pembangunan tidak terlepas dari kondisi faktual.
Berbagai permasalahan muncul dalam sesi diskusi, mulai dari keluhan banjir yang berulang, hingga fasilitas publik yang tidak lagi berfungsi optimal.
Beberapa aspirasi yang mencuat antara lain:
-Normalisasi sungai serta peningkatan kapasitas drainase untuk menekan risiko banjir saat curah hujan tinggi.
-Perbaikan penerangan jalan, terutama di titik-titik rawan kriminalitas dan kecelakaan.
-Dorongan penguatan program sosial bagi Lansia, termasuk bantuan rutin maupun fasilitas layanan kesehatan.
Warga menilai persoalan ini berlarut-larut dan berharap legislator dapat memperjuangkannya melalui mekanisme anggaran.
Menanggapi berbagai keluhan, Royke Anter menyampaikan komitmen penuh untuk mengawal usulan masyarakat.
“Semua aspirasi akan kami tindak lanjuti sesuai jalur kewenangan, baik di tingkat kota, provinsi, maupun pusat. Kami ingin setiap persoalan yang muncul mendapatkan solusi konkret,” tegasnya.
Dirinya menyebut, sebagian besar keluhan masyarakat masih terkait layanan dasar, sehingga koordinasi lintas instansi menjadi kunci penyelesaiannya.
Agar setiap masukan memiliki peluang nyata untuk direalisasikan, seluruh aspirasi akan dimasukkan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, kemudian diinput ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Dengan masuk ke SIPD, setiap usulan memiliki legitimasi dalam proses penyusunan program dan anggaran. Ini memastikan suara masyarakat Ranomuut benar-benar menjadi bagian dari rencana pembangunan Sulut,” jelas Anter.
Masyarakat menyambut baik penjelasan tersebut, berharap persoalan banjir dan infrastruktur yang selama ini menjadi beban dapat segera tertangani.
(kontributor sulut, Yudi barik)
