Kepala Desa Pongkai Disorot, Bantuan Kerbau Provinsi Hilang Tanpa Jejak

Koto Kampar Hulu, transaransiindonesia – Bantuan ternak kerbau dari Pemerintah Provinsi yang seharusnya menjadi penopang ekonomi warga Desa Pongkai kini berubah menjadi polemik panas. Enam ekor kerbau yang disebut-sebut berasal dari bantuan provinsi, kini menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, dari 6 ekor kerbau bantuan, 1 ekor dilaporkan mati, sementara 5 ekor lainnya diduga telah dijual oleh pihak terkait di Desa Pongkai. Namun hingga kini, uang hasil penjualan tersebut tidak pernah dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,

Situasi ini memicu kecurigaan dan keresahan warga.

Perbincangan hangat pun merebak di warung-warung hingga pertemuan informal warga. Banyak pihak mempertanyakan: ke mana aliran dana hasil penjualan lima ekor kerbau tersebut?

Baca juga:  Manado Menuju Kota Cerdas: Layanan BTS Hadirkan Transportasi Nyaman, Aman, dan Berstandar Tinggi

“Kerbau itu katanya bantuan dari provinsi. Kalau memang dijual, seharusnya jelas uangnya untuk apa dan ke mana. Ini malah hilang tanpa jejak,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Selasa (27/1/26).

 

Lebih jauh, warga menduga hasil penjualan kerbau tersebut dibagi-bagikan secara internal oleh satu keluarga yang terkait dengan penggembalaan ternak, bahkan menyeret nama Kepala Desa Pongkai, Supratman, yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaan bantuan ternak tersebut.

Kepala Desa Pongkai hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi secara terbuka terkait penjualan kerbau bantuan dan penggunaan dana hasil penjualan. Ketertutupan ini justru semakin memperkuat dugaan di tengah masyarakat.

Baca juga:  Misteri Maryenik Yanda: Kakak Wabup Kampar Diduga Hina Wartawan, Kini Bungkam dan Pura-Pura Tak Tahu!

“Kalau tidak ada yang disembunyikan, seharusnya dijelaskan ke publik. Ini bantuan negara, bukan milik pribadi,” tegas warga lainnya.

Warga mendesak Dinas Pertanian terkait dan aparat pengawas untuk turun langsung melakukan klarifikasi dan audit terhadap bantuan ternak tersebut. Mereka khawatir, jika dibiarkan, kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi pengelolaan bantuan pemerintah di desa.

(Ht)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *