JAKARTA, TI – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pemerintah daerah terancam dirumahkan.
Hal tersebut oleh karena anggaran daerah sangat minim untuk membiayai atau belanja pegawai PPPK.
Pemerintah daerah, dipaksa untuk mengatur belanja keuangan seefektif mungkin oleh karena terjadinya pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD).
Pemangkasan transfer ke daerah, berbuntut pada pembangunan di daerah yang kurang optimal, dan hal tersebut mendapat perhatian dari LSM-AMTI.
Lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI) melalui Ketua Umum DPP, Tommy Turangan SH mengkritisi kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini presiden Prabowo Subianto yang memangkas transfer ke daerah.
Dikatakan Turangan, pemangkasan TKD dikarenakan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG) sehingga banyak dana yang terserap ke Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Turangan, program MBG kurang efektif karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas, menurutnya program MBG harus segera dihentikan karena tidak memberikan dampak langsung ke semua masyarakat.
“Program MBG, menurut saya yang diuntungkan disini adalah mereka para pengelola dapur MBG, bahkan sudah setahun lebih program MBG berjalan namun masih banyak siswa yang belum tersentuh MBG, ini aneh kan,” ujar Turangan.
Ditambahkannya lagi, bahwa para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) terancam dirumahkan karena pemerintah daerah tak mampu lagi membayar gaji P3K oleh karena efisiensi anggaran, dan ini jelas sangat merugikan banyak pihak dimana selain bagi P3K itu sendiri dan tentunya juga bagi masyarakat karena pelayanan publik akan kurang optimal.
Selain itu juga, kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah berdampak pada pembangunan di daerah yang tidak akan terealisasi, karena banyak kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota yang pembangunannya bersumber dari transfer ke daerah.
“Jadi hemat saya, Presiden Prabowo harus menghentikan program MBG dan anggarannya dialokasikan ke daerah, agar PPPK tidak jadi dirumahkan, dan pembangunan di daerah dapat berjalan optimal, Prabowo harus melihat dan mendengar keluhan rakyat bukan elit politik dan pengusaha yang mengambil keuntungan lebih di program MBG,” tegas Tommy Turangan SH. (T2)*