Minsel, transparansiindonesia.co.id – Keberadaan Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan sorotan dari LSM-AMTI oleh karena dinilai tidak kritis dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.
Melalui Ketua Umum DPP LSM AMTI Tommy Turangan SH, mengatakan bahwa seharusnya Fraksi Partai Golkar harus lebih kritis, namun saat ini terlihat tidak adanya power untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.
“Fraksi Partai Golkar di DPRD Minsel ada 10 kursi plus tampuk Ketua DPRD ada di Fraksi Golkar, namun saat ini terlihat sangat tidak kritis, kita tidak tahu posisi Fraksi Golkar di DPRD Minsel apakah sebagai oposisi atau bagaimana,,?” ujar Turangan.
Pasca kekalahan dalam Pilkada 2020 lalu, koalisi yang dibangun oleh Golkar bersama partai lainnya terlihat langsung melemah, padahal koalisi tersebut ada 17 kursi, namun menurut Tommy Turangan saat ini seperti terlihat tidak melakukan kritis dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.
Dikatakannya pula, bahwa fraksi Golkar di DPRD Minsel harus lebih optimal, jangan hanya mementingkan pribadi sendiri, karena anggota dewan adalah representasi dari rakyat yang dipilih untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
“Saat ini Fraksi Golkar DPRD Minsel dinilai tidak kritis terhadap pemerintah, terlihat seperti satu suara, dan diduga hanya mementingkan kepentingan pribadi, padahal mereka adalah representasi masyarakat yang dipilih oleh rakyat untuk membawa dan menyuarakan aspirasi rakyat,” tambah Turangan.
Diingatkannya jangan karena gelaran Pemilu akan dilaksanakan sebentar lagi, sehingga kepentingan pribadi menjadi lebih dominan.
(red/TI)*