KB PII Sulut Dorong Sufmi Dasco dan Ahmad Muzani Masuk Calon Wakil Presiden

“Abdul Malik Suma Suarakan Aspirasi Politik KB PII Sulut, Dasco dan Muzani Dinilai Representasi Nasionalisme Religius”.

Foto
Foto

TRANSPARANSI INDONESIA.CO.ID, POLITIK, NASIONAL,- Dinamika Politik Nasional memasuki babak baru menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026. Perkembangan ketatanegaraan tersebut turut mendapat perhatian Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Provinsi Sulawesi Utara.

Melalui Sekretaris KB PII Sulawesi Utara, Abdul Malik Suma, organisasi tersebut menyampaikan aspirasi politik berupa dukungan terhadap dua tokoh nasional, yakni Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. dan Ahmad Muzani. Keduanya dinilai memiliki kapasitas, pengalaman, serta rekam jejak kepemimpinan memadai untuk dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Malik Suma di Manado, Selasa (17/11/2026), sebagai respons terhadap perkembangan politik nasional pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Malik, pengisian jabatan Wakil Presiden membutuhkan pertimbangan matang. Presiden perlu memperhatikan kapasitas kepemimpinan, pengalaman kenegaraan, integritas pribadi, pemahaman konstitusi, serta kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik.

Ia berpandangan, Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani mempunyai sejumlah modal kepemimpinan relevan untuk menjawab kebutuhan pemerintahan nasional.

“Keluarga Besar PII Sulawesi Utara melihat Kanda Dasco dan Kanda Muzani sebagai dua tokoh telah teruji dalam kepemimpinan. Keduanya memahami konstitusi, memiliki pengalaman panjang di lembaga legislatif, serta mempunyai komitmen menjaga persatuan bangsa,” ungkap Malik.

Malik menjelaskan, aspirasi dukungan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada posisi politik maupun jabatan kedua tokoh. Latar belakang organisasi sebagai kader Pelajar Islam Indonesia (PII) turut menjadi pertimbangan penting.

Menurutnya, PII memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Organisasi pelajar tersebut berdiri pada 4 Mei 1947 dan telah menjadi ruang pembinaan generasi muda Islam melalui pendidikan kepemimpinan, penguatan intelektualitas, pembentukan karakter, serta penanaman wawasan kebangsaan.

Tradisi kaderisasi PII, lanjut Malik, melahirkan banyak figur berpengaruh di berbagai bidang kehidupan nasional. Karena alasan tersebut, KB PII Sulut merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka, santun, serta tetap berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi.

Baca juga:  Dukung Peningkatan EBT, CEP Dorong PLN Lakukan Pemerataan Akses Listrik Hingga Ke Wilayah Kepulauan

Ia menegaskan, dukungan terhadap Dasco maupun Muzani merupakan bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam memberikan pandangan mengenai figur pemimpin nasional.

Malik juga menilai kedua tokoh mempunyai kemampuan memahami persoalan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Pengalaman menjalankan tugas kenegaraan dinilai menjadi modal penting dalam membaca kebutuhan pembangunan, termasuk persoalan daerah di luar Pulau Jawa.

“Kanda Dasco dikenal tegas dan memiliki kedekatan dengan masyarakat. Sementara Kanda Muzani dikenal sebagai figur tenang, bijaksana, serta mempunyai kemampuan komunikasi politik. Karakter kepemimpinan keduanya memiliki keunggulan masing-masing,” tuturnya.

Sebagai langkah lanjutan, KB PII Sulawesi Utara berencana menggerakkan jaringan kader serta alumni di 10 kabupaten/kota untuk menyampaikan aspirasi politik tersebut.

Konsolidasi diarahkan pada penguatan komunikasi organisasi, penyampaian pandangan kepada masyarakat, serta pengembangan pendidikan politik secara konstruktif.

Malik menegaskan, gerakan tersebut harus tetap mengedepankan etika demokrasi. Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menciptakan pertentangan di tengah masyarakat.

Menurutnya, dukungan terhadap figur calon pemimpin nasional seharusnya menjadi bagian dari proses pendewasaan politik. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk menilai kapasitas, integritas, pengalaman, serta gagasan setiap kandidat secara objektif.

Sebagai aktivis sekaligus konsultan politik senior, Malik turut menyoroti pentingnya kepemimpinan berlandaskan akhlak, kecakapan kenegaraan, serta pemahaman terhadap keberagaman Indonesia.

Dirinya menilai seorang pemimpin nasional harus mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun golongan tertentu.

“Pemimpin Indonesia harus memahami sejarah bangsa, keberagaman suku, agama, budaya, serta karakter masyarakat dari berbagai daerah. Kepemimpinan nasional tidak boleh hanya berpijak pada kepentingan satu wilayah maupun kelompok tertentu,” tegasnya.

Lebih jauh, Malik menilai pengalaman Dasco dan Muzani dalam menjalankan fungsi kelembagaan negara menjadi salah satu aspek penting dalam pertimbangan kepemimpinan nasional.

Pemahaman terhadap mekanisme kerja DPR, MPR, hubungan antarlembaga negara, serta tata kelola pemerintahan merupakan modal penting bagi seorang Wakil Presiden.

Menurutnya, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi pendamping Presiden. Peran tersebut membutuhkan kemampuan membangun koordinasi, menjaga stabilitas pemerintahan, memahami persoalan kebangsaan, serta membantu memastikan agenda pembangunan berjalan secara efektif.

Baca juga:  Polres Boltim Gerebek PETI Nuangan Selatan, Ratusan Bak Pengolahan Emas Terbongkar, Publik Desak Pengusutan Pemodal dan Aktor Intelektual

Malik berpandangan, figur pemimpin nasional ideal harus mampu menggabungkan nilai keagamaan, nasionalisme, integritas, serta kepatuhan terhadap konstitusi.

“Menurut pandangan KB PII Sulut, Kanda Dasco maupun Kanda Muzani merupakan figur layak dipertimbangkan. Keduanya memiliki pengalaman di lembaga negara, memahami tata kelola pemerintahan, serta mempunyai wawasan kebangsaan. Sosok pemimpin nasional harus mampu menjadi nasionalis religius sekaligus religius nasionalis, taat beragama dan taat konstitusi,” paparnya.

Pihaknya menambahkan, kepemimpinan nasional membutuhkan kemampuan merangkul seluruh elemen masyarakat. Indonesia memiliki latar belakang sosial, budaya, agama, serta kepentingan daerah sangat beragam. Karena itu, Wakil Presiden mendatang diharapkan mampu menjadi bagian dari kekuatan pemersatu bangsa.

Meski telah menyampaikan aspirasi dukungan terhadap dua tokoh nasional, KB PII Sulawesi Utara menyatakan tetap menghormati mekanisme ketatanegaraan dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Malik menegaskan, penentuan kandidat merupakan bagian dari kewenangan Presiden sesuai mekanisme konstitusional. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon usulan Presiden.

Dengan demikian, aspirasi organisasi masyarakat maupun kelompok kader tetap harus ditempatkan dalam kerangka demokrasi konstitusional. Dukungan politik bukan penentu akhir, melainkan bagian dari penyampaian pandangan kepada pemegang kewenangan negara.

Bagi KB PII Sulut, penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pemerintahan, stabilitas nasional, serta masa depan bangsa.

“Keputusan akhir sepenuhnya berada dalam mekanisme konstitusional dan kewenangan Presiden untuk mengajukan calon kepada MPR. Apa pun keputusan nantinya, kami berharap proses berjalan sesuai aturan, mengutamakan kepentingan bangsa, serta tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Abdul Malik Suma.

Aspirasi KB PII Sulawesi Utara sekaligus memperlihatkan peran organisasi kader dalam dinamika demokrasi nasional.

Dukungan terhadap figur pemimpin diharapkan tidak berhenti pada popularitas maupun kedekatan organisasi, melainkan menjadi momentum untuk mengedepankan kualitas kepemimpinan, integritas, kemampuan kenegaraan, serta komitmen terhadap kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

 

(kontributor sulut, Wahyudi barik)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *