“PKP dan BRIN Rumuskan Strategi Baru Percepatan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah”.
TRANSPARANSIINDONESIA.CO.ID, MANADO,- Upaya Pemerintah mempercepat Penyediaan Hunian Layak Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), kembali ditegaskan dalam Rapat Evaluasi dan Koordinasi Program 3 Juta Rumah.
Kegiatan digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Merupakan bagian dari strategis ini dilaksanakan di Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan, La Ode Burchamaa D.S., STP., M.Si., yang menekankan kembali bahwa pemenuhan kebutuhan hunian bukan sekadar memenuhi target fisik, melainkan memastikan akses rumah layak bagi warga yang selama ini berada pada kelompok penghasilan terbatas.
Ia menuturkan bahwa percepatan program wajib ditopang oleh integrasi data yang akurat, koordinasi pusat–daerah, serta inovasi pendanaan di luar anggaran pemerintah.
Menurut La Ode, ketimpangan data perumahan antar daerah masih menjadi hambatan signifikan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
“Program tidak akan bergerak maju jika data kebutuhan hunian masih tumpang tindih. Integrasi data harus menjadi prioritas sehingga perencanaan dan pembangunan dapat berjalan presisi dan terukur,” ujarnya saat membuka rapat.
Selain menilai capaian fisik, rapat juga memeriksa hambatan penyediaan rumah yang muncul sepanjang tahun, seperti keterbatasan lahan di beberapa wilayah perkotaan, lambatnya proses legalisasi lahan, kendala perizinan, hingga minimnya partisipasi sektor swasta dalam penyediaan hunian terjangkau.
Pemerintah menegaskan bahwa pembiayaan APBN tidak dapat menjadi satu-satunya pilar pendukung program, melainkan perlu diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga keuangan, serta pola pembiayaan kreatif yang memungkinkan masyarakat MBR mengakses rumah secara lebih terjangkau.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga diberi ruang untuk menyampaikan situasi konkret di lapangan.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (PERKIM) Kota Manado, Peter Alexander Eman, ST., M.T., menjadi salah satu peserta yang menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dengan realitas daerah.
Eman mengungkapkan bahwa Kota Manado menghadapi tekanan serius akibat keterbatasan lahan, sehingga pembangunan hunian vertikal menjadi solusi yang harus terus dikembangkan.
“Kami memastikan pengelolaan rusunawa berjalan tertib, tepat sasaran, dan mampu memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak. Tantangan lahan di Manado memaksa kami fokus pada model rumah susun yang lebih efisien,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan program nasional memberikan dukungan strategis bagi daerah, terutama dalam memperbaiki manajemen permukiman, mengoptimalkan aturan zonasi, serta meningkatkan pengawasan terhadap alokasi dan pemanfaatan unit hunian yang dibangun pemerintah.
Program 3 Juta Rumah sendiri merupakan agenda prioritas nasional untuk menekan backlog perumahan melalui pembangunan unit baru, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta penguatan pengelolaan rumah susun.
Pemerintah menargetkan agar pelaksanaan program tidak hanya menyentuh aspek infrastruktur, tetapi juga menjamin peningkatan kualitas lingkungan hunian bagi masyarakat.
Rapat evaluasi kini menjadi rangkaian penutup pelaksanaan program perumahan di penghujung tahun. Pemerintah memastikan bahwa rekomendasi hasil pertemuan hari itu akan menjadi dasar penyusunan roadmap pembangunan rumah bagi MBR pada tahun berikutnya.
Melalui perbaikan tata kelola, penguatan data, serta kerja sama lintas sektor, pemerintah berharap percepatan penyediaan hunian dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Dengan demikian, Pemerintah Pusat menilai bahwa keberhasilan program 3 juta rumah sangat bergantung pada konsistensi koordinasi antarlembaga, kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan lahan dan regulasi pendukung, serta keberanian mengadopsi pola pembiayaan inovatif.
Program ini juga diharapkan menjadi tonggak untuk menurunkan angka backlog secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang.
(kontributor sulut, wahyudi barik)
